JurnalPatroliNews – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebenarnya sudah menyetujui rencana kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI tahun 2021. Dia pun menyebut tindakan PSI menyatakan penolakan cuma sebagai pencitraan.
Taufik menyatakan saat rapat, fraksi PSI sudah menyetujui kenaikan RKT itu. Namun sekarang PSI menyatakan menolaknya di hadapan publik karena alasan rakyat yang sedang kesulitan.
“PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi,” ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Menurut Ketua Pansus RKT DPRD DKI itu, seharusnya PSI berdebat di dalam tidak perlu melakukan tindakan yang mengesankan pencitraan. Padahal, semua fraksi telah menerima dan setuju soal anggaran Rp 888 miliar untuk kegiatan dewan selama setahun.
“Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyak lah, kalau mau manggung ya, silahkan. Tapi, jangan rusak citra institusi. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati,” jelasnya.
Anggaran RKT Rp 888.681.846.000 diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Taufik menyebut dana tersebut tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI.
Namun, Taufik mengklaim anggaran itu digunakan untuk penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat yang telah masuk dalam RKT DPRD DKI.
“Angka Rp888 miliar untuk keseluruahn kegiatan. ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong
RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI, dia menjelaskan, angka Rp888 miliar sudah mencakup semua item kegiatan secara satuan. Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
(suaracom)
Komentar