JurnalPatroliNews – Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat kritik terkait penurunan kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama setelah terungkapnya skandal pelecehan seksual yang melibatkan Hasyim Asyari saat menjabat sebagai Ketua dan Anggota KPU.
Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan pandangannya melalui podcast di kanal YouTube pribadinya, berjudul “Terus Terang Mahfud Kasus Asusila Ketua KPU dan Kemungkinan Ancaman Pidana”, yang tayang pada Rabu (10/7).
“Proses pemilihan ketua KPU atau penyelenggara pemilu menghadapi masalah sejak era reformasi, salah satunya karena peran besar DPR dalam proses ini,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, setelah era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, DPR mulai memiliki peran penting dalam menentukan pimpinan lembaga negara, berbeda dengan perannya sebelumnya yang lebih sekadar mengesahkan keputusan pemerintah.
“Dulu DPR hanya memberikan stempel persetujuan atas keputusan pemerintah. Sekarang, mereka bahkan bisa bernegosiasi dengan pemerintah,” jelas Mahfud.
Mahfud juga menyoroti bahwa pengangkatan pejabat tinggi seperti hakim agung dan hakim MK melalui DPR, serta pemilihan pimpinan KPU yang kerap kali melibatkan praktik politis.
“DPR memiliki lobi khusus dengan partai politik dan sering terjadi trade off, seperti janji untuk memilih seseorang dengan imbalan dukungan di kemudian hari,” tambah Mahfud.
Karena itu, masalah integritas dan profesionalitas di KPU juga seharusnya menjadi tanggung jawab DPR sebagai lembaga yang melakukan seleksi pimpinan melalui fit and proper test.
“Ini adalah konsekuensi dari demokrasi yang tidak terkendali,” pungkas Mahfud.
Komentar