“e-Katalog sudah bagus, hanya tinggal pengawasannya saja. Apalagi lebih transparan karena informasi produk seperti gambar, spesifikasi teknik dapat diketahui pembeli, tinggal perbaikan sistem saja,” ungkap Annie
Lebih lanjut, saran Annie, jika ada pejabat yang berupaya mengakali sistem pengadaan itu dengan cara melanggar hukum, maka harusnya diproses hukum. Sebab, jangan sampai hal ini terjadi.
“E-Katalog itu sebenarnya sebagai sarana untuk memitigasi risiko pengadaan barang dan jasa atau istilahnya mencegah potensi kecurangan. Hanya, siapa yang tahu kalau sebelumnya ada komunikasi alias kopi darat (kopdar). Inilah P3JI harapkan tetap regulatif dan profesional,” sarannya.
Pengusaha asal Jakarta ini, menegaskan, P3JI akan melakukan koordinasi dengan multi-stakeholders, seperti misalnya Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dapat memberikan advis terkait sikap Profesional dan Regulatif aturan yang berlaku.
Sementara, dalam konteks Musyawarah Daerah (Musda) P3JI Regional Kalimantan, Annie menjelaskan, gelaran Musda di Balikpapan, merupakan pembuka di tahun 2024. Harapannya, Musda P3JI serupa dapat dilanjutkan di wilayah-wilayah seperti Pulau Sulawesi, Kepualuan Maluku, serta Pulau Papua.
“Perjalanan P3JI tidaklah sederhana, namun tetap tegar melangkah dengan pasti untuk menuju organisasi profesi yang solid, dan mampu memiliki peran strategis serta menjadi mitra kerja Pemerintah,” ucap Annie.
Komentar