JurnalPatroliNews – Jakarta – Partisipasi Indonesia bersama sejumlah negara mayoritas Muslim dalam Board of Peace (BoP) dinilai memiliki posisi strategis untuk menjaga keseimbangan arah kebijakan penyelesaian konflik Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Kehadiran negara-negara tersebut dianggap dapat menjadi penyeimbang dalam dinamika pengambilan keputusan di forum internasional itu.
Pandangan tersebut disampaikan mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda, usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Hassan menilai keterlibatan delapan negara Islam, termasuk Indonesia, memiliki arti penting di tengah kekhawatiran adanya dominasi kekuatan besar dalam forum tersebut. Menurutnya, kehadiran negara-negara Muslim dapat mencegah proses pengambilan keputusan berjalan secara sepihak.
“Ada kekhawatiran peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan sangat dominan dan sulit dikendalikan. Namun dengan adanya delapan negara ini, proses di dalam Board of Peace setidaknya bisa lebih berimbang,” ujar Hassan.
Sementara itu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai keputusan Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace mencerminkan pendekatan diplomasi yang realistis. Ia menilai Prabowo menyadari pentingnya memperkuat posisi Indonesia melalui kerja sama dan kekompakan dengan negara-negara Islam lainnya.
“Pengaruh Indonesia memang akan jauh lebih kuat jika berjalan bersama negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, dan lainnya. Dengan kebersamaan itu, daya tawar Indonesia menjadi lebih besar,” kata Dino.
Dino juga mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap membuka ruang evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Menurutnya, Presiden secara tegas menempatkan prinsip nasional dan kepentingan Indonesia sebagai batas utama.
“Presiden menekankan bahwa jika keikutsertaan ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional, Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil sikap, termasuk keluar dari forum tersebut. Itu bentuk ketegasan yang patut diapresiasi,” pungkas Dino.
