JurnalPatroliNews – NEW YORK — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) guna memulihkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem multilateralisme global.
Seruan tersebut disampaikan Sugiono dalam forum High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Selasa waktu setempat, 26 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Sugiono menilai struktur Dewan Keamanan yang dibentuk berdasarkan konfigurasi geopolitik pasca-Perang Dunia II sudah tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika global saat ini.
Menurut dia, reformasi perlu diarahkan untuk menciptakan Dewan Keamanan yang lebih inklusif serta mampu merepresentasikan kepentingan seluruh kawasan dunia, khususnya negara-negara berkembang.
“Oleh karena itu, mereka harus menjadi lebih representatif, lebih demokratis, lebih transparan, dan lebih akuntabel,” kata Sugiono.
Menlu RI menegaskan Indonesia memandang reformasi DK PBB bukan sebagai langkah untuk melemahkan institusi tersebut, melainkan sebagai upaya mengembalikan legitimasi dan kepercayaan dunia internasional terhadap lembaga itu.
“Indonesia selalu percaya bahwa reformasi adalah tentang memulihkan kepercayaan pada Dewan, bukan melemahkannya,” tegasnya.
Sugiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat peran negara-negara Global South dalam proses pengambilan keputusan global.
Menurut dia, suara negara berkembang tidak boleh lagi terpinggirkan dalam kebijakan internasional yang berdampak langsung terhadap masa depan mereka.
“Dan suara-suara Global South tidak boleh lagi tetap terpinggirkan dalam keputusan yang sangat memengaruhi masa depan mereka,” ujar Sugiono.
