JurnalPatroliNews – Jakarta, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera membelanjakan anggarannya secara produktif. Pasalnya, hingga akhir Oktober 2020, saldo uang Pemda yang mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada perbankan masih cukup banyak, yakni Rp 239 triliun.
Suahasil menjelaskan, belanja APBD dan tingkat desa sangat penting untuk mendorong kinerja perekonomian dan pendapatan masyarakat. Pada tahun ini, anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), mencapai hampir sepertiga dari total anggaran belanja negara di APBN.
Seperti diketahui, ekonomi Indonesia saat ini sedang dalam keadaan resesi, karena pandemi virus corona (Covid-19). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 diperkirakan minus 3% lebih. Pada kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5% lebih. Kondisi minus dua kuartal berturut-turut ini membuat Indonesia berada dalam keadaan resesi.
Jokowi juga memberi arahan agar anggaran pemerintah segera digelontorkan di kuartal terakhir 2020 ini, agar ekonomi bisa terangkat.
“Kami di Kementerian Keuangan masih melihat sekitar Oktober total saldo yang ada di rekening kas daerah (RKUD) sebesar Rp 239 triliun. Ini berarti dana tersebut ada di perbankan, maka sebagian itu akan ditaruh di Bank Sentral,” tutur Suahasil, dalam Ejavec 2020 secara virtual, Rabu (4/11/2020).
Mengendapnya dana tersebut, maka perputaran uang dan perekonomian di masyarakat desa tidak dapat bergerak, padahal kata Suahasil, tujuan digelontorkannya dana transfer ke daerah, bisa menjadi katalis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi di desa.
Dia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menggelontorkan dana yang saat ini masih mengendap di bank. Pencairan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat belanja dan pelaku usaha berproduksi kembali.
“Kami ingin mendorong daerah bisa belanja, jadi sangat penting untuk produk produk yang dikeluarkan masyarakat, belanja untuk barang produksi. Dengan adanya pandemi Covid-19 pergerakan ekonomi di daerah semakin sulit, pergerakan barang maka mohon bisa optimalkan kegiatan ekonomi lokal,” ujarnya.
Menurutnya ia juga menginginkan daerah untuk mengoptimalkan pasar-pasar lokal, agar sektor pertanian di pedesaan tetap berproduksi. Selain itu kegiatan UMKM juga dapat terus melakukan produksi dengan membuat hasil kerajinan, makanan dan minuman. Dengan begitu perputaran uang di desa untuk menggerakan perekonomian terus berjalan.
Indonesia memiliki pasar yang tinggi terlihat dari jumlah penduduknya yang sekitar 270 juta orang. Dengan begitu dana pemda yang mengendap bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pasar yang dimiliki Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menyebut dana pemda yang mengendap sudah kembali ke Bank Indonesia. Menurut dia, dana tersebut belum terserap karena perekonomian saat ini dalam keadaan tidak biasa.
“Masih banyak dana-dana yang ada di perbankan belum masuk ke sektor riil, dan dana-dana tersebut masuk ke BI,” ujar Destry.
Desty menilai, dana pemerintah daerah Rp 239 triliun yang masuk ke BI ini merupakan hal yang wajar. Sebab, jika mengendap RKUD daerah maka akan menjadi persoalan baru bagi perbankan di daerah masing-masing.
“Sehingga dana itu masuk kembali ke BI. Ke depan kalau ingin mempercepat pembangunan tentunya dana-dana tersebut harus kembali ke sektor riil yang digunakan untuk pembangunan, ataupun konsumsi seperti yang disampaikan Pak Wamen,” ungkapnya.
(cnbc)
Komentar