JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyindir anggaran pemerintah provinsi yang serapannya masih minim. Dia mencatat anggaran pemprov yang masih mengendap di bank mencapai Rp 170 triliun.
Jokowi awalnya mengatakan, dalam kondisi pandemi saat ini jatuhnya perekonomian hanya bisa diselamatkan oleh anggaran pemerintah. Oleh karena itu penyerapan anggaran baik di pusat maupun daerah sangat berarti itu menggenjot roda ekonomi.
“Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada nge-rem,” ujarnya ketika memberikan pengarahan di depan para gubernur di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).
“Kalau ekonomi di provinsi bapak-ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ. Enggak bisa lagi kita mengharapkan sekali lagi, investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah,” tambahnya.
Oleh karena itu, dia berharap, para gubernur bisa mempercepat serapan anggarannya. Dengan begitu konsumsi yang masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi bisa terdorong.
Namun tiba-tiba dia menyindiri soal anggaran pemprov yang masih ngendap di rekening bank yang masih besar. Totalnya bisa mencapai Rp 170 triliun.
“Perlu saya ingatkan, uang pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, guede sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota,” tambahnya.
Jokowi kemudian menjabarkan realisasi belanja pemprov yang masih berada di kisaran 16-45%. Terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa.
Namun jika dilihat secara keseluruhan belanja modal masih sangat rendah. Padahal Jokowi menilai belanja modal sangat berpengaruh besar terhadap roda ekonomi.
“Belanja modal, coba kita lihat. Sumatra Selatan, hati-hati, masih 1,4%, ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara belanja modal 5,6%, Papua 4,8% Maluku Utara 10,3%, NTT 19,6%, Kalimantan Barat, 5,5%, Aceh, 8,9%. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya,” tegasnya.
Berikut realisasi total belanja APBD yang dibacakan Jokowi:
DKI (Jakarta), 45%;
Nusa Tenggara Barat, 44%;
Sumatra Barat, 44%;
Gorontalo, 43%;
Kalimantan Selatan, 43%;
Provinsi Bali, 39%;
Kalimantan Tengah, 38%;
Provinsi Banten, 37%;
Kepulauan Riau, 35%;
Sulawesi Selatan, 34%;
Lampung, 32%;
Papua Barat, 32%;
Kalimantan Utara, 31%;
Bangka Belitung, 31%;
Kalimantan Timur, 31%;
Jawa Timur, 30%;
Sulawesi Utara, 29%;
Jambi, 28%;
Bengkulu, 27%;
Sulawesi Tengah, 27%;
Yogyakarta, 27%;
Jawa Tengah, 27%;
Riau, 27%;
Sumatra Utara, 25%;
Jawa Barat, 24%;
Sulawesi Barat, 24%;
Aceh, 23%;
Kalimantan Barat, 22%;
Maluku, 21%;
Nusa Tenggara Timur, 21%;
Maluku Utara, 17%;
Papua, 17%;
Sulawesi Tenggara, 16%;
Provinsi Sumatra Selatan, 16%.
(lk/*)
Komentar