JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta agar tidak ada larangan pemanfaatan tanaman kratom. Sutarmidji meminta tanaman yang memiliki potensi ekspor di provinsinya itu tidak dilarang pemanfaatannya hingga 15 tahun ke depan, sampai adanya hasil penelitian yang valid.
“Saya berharap tidak ada pelarangan kratom, setidaknya 15 tahun ke depan. Sampai ada hasil penelitian yang valid, sebab ketika kratom sudah menjadi komoditas ekspor, tentu negara ingin ada kepastian tentang pemasukan kratom,” kata Sutarmidji di Pontianak, dikutip rekan media, Minggu (14/8/2022).
Sutarmidji menjelaskan, kratom yang tumbuh subur di lahan yang basah, seperti di wilayah konservasi alam Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu, memang memiliki zat adiktif yang tinggi. Namun, menurutnya, tanaman itu tidak membuat pemakainya berhalusinasi.
“Untuk itu terkait masalah kratom ini, sebaiknya tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, bahkan tumbuhan ini juga bisa digunakan untuk terapi bagi para pecandu narkotika. Manfaat kratom juga sudah masuk dalam kategori tanaman jenis obat yang terdaftar dalam SK Menteri Pertanian Republik Indonesia,” tuturnya.
Untuk membahas lebih dalam mengenai tumbuhan yang memiliki potensi ekspor menjanjikan tersebut, sebelumnya, Sutarmidji menyampaikan berbagai hal terkait manfaat tanaman ini pada simposium bertajuk “Kratom Sustainability” yang dihadiri Senator Amerika Serikat, Curt Bramble, beserta tim dari Amerika Serikat, Asosiasi Kratom Indonesia, Yohanes Cianes Walean, Asosiasi Kratom Amerika, Mac Haddow di Pontianak, Jumat kemarin.
Sutarmidji mengatakan hal yang terpenting adalah harus ada penelitian. Menurutnya, zat yang terkandung dalam kratom memiliki senyawa dengan zat yang ada di tubuh, sehingga bisa menjadi netral.
Dia pun optimistis pelarangan kratom tahun 2023 belum bisa terwujud hingga ada solusi.
“Karena dalam kondisi sekarang ini kita harus berpikir bagaimana menjaga ekonomi masyarakat, yaitu dengan mengatur cara penjualannya dengan benar, melalui tata niaga supaya pelaku usaha dapat terkontrol pemasarannya,” kata Sutarmidji.
“Pengkajian diharapkan bisa terus dilakukan agar mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” imbuhnya.
Periset AS Nilai Kratom Tak Masuk Psikotropika
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima delegasi dari Amerika Serikat (AS) yang terdiri atas anggota senat, periset, hingga pengusaha.
Moeldoko mengungkap pandangan periset AS yang menyebut tanaman kratom tidak masuk golongan psikotropika.
“Ada pandangan dari BNN bahwa kratom masuk dalam psikotropika, tapi tadi dari peneliti United States bilang tidak seperti itu. Hasil risetnya kita sedang minta untuk mengonfirmasi agar tidak jadi sesuatu yang diperdebatkan terus-menerus. Agar ada kepastian,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).
Moeldoko dan delegasi AS sepakat untuk mengembangkan riset bersama. Riset bakal melibatkan perguruan tinggi di Kalbar serta periset dari AS dan Indonesia.
“Kemudian dari sisi tata niaga, kami akan undang kementerian/lembaga terkait agar isu kratom yang terjadi di Amerika, yaitu dari sisi produknya ada bakteri-bakteri yang harus diberesin agar steril pada saat diekspor,” imbuh dia.
Moeldoko menjelaskan kratom masih menjadi perdebatan di Indonesia dari sisi regulasi. Dia juga sudah menggelar rapat dengan sejumlah pihak mengenai kontroversi kratom itu.
“Berikutnya dari sisi regulasi juga harus ada kesepakatan karena di Indonesia sendiri persoalan kratom masih debatable. Walaupun saya sudah melakukan rapat bersama antara BPOM, BNN, dan pemda,” tutur Moeldoko.
Lebih lanjut Moeldoko menegaskan pada intinya kratom memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat lokal. Dia ingin komoditas kratom diatur lebih baik.
“Karena masyarakat di sana hidup dari kratom, ratusan ribu yang tergantung dengan kratom. Untuk itu, yang diperlukan ke depan adalah bagaimana ada regulasi yang memastikan bahwa kratom jadi sebuah komoditas yang diatur dengan baik,” imbuh dia.
Komentar