Dia pun menjabarkan ada 5 klaim yang dilontarkan Faisal Basri merespons pernyataan Presiden Jokowi, tidak tepat.
Kelima klaim itu adalah:
angka ekspor produk hilirisasi nikel Rp 510 trilyun yang disampaikan Presiden Jokowi salah
pemerintah mendapatkan pajak dan penerimaan negara yang lebih kecil dengan melarang ekspor bijih nikel
pemerintah memberikan harga bijih nikel “murah” kepada para smelter
nilai tambah hilirisasi nikel 90% dinikmati investor China
kebijakan hilirisasi nikel tidak menimbulkan pendalaman industri karena kontribusi industri pengolahan terhadap PDB justru menurun.
Dia pun menjabarkan kesalahan-kesalahan Faisal Basri dalam kelima klaim tersebut.
“Kesalahan utama Faisal Basri disini adalah tidak update terhadap perkembangan hilirisasi di Indonesia, sehingga dia hanya memasukkan angka ekspor besi dan baja senilai US$ 27,8 miliar atau Rp 413,9 triliun,” katanya.
“Padahal hilirisasi nikel kita juga memproduksi bahan lithium baterai seperti nickel matte dan Mixed Hydrate Precipitate (MHP) yang tergabung dalam HS Code 75. Tahun 2022, nilai ekspor nickel matte dan MHP adalah US$ 3,8 miliar dan US$ 2,1 miliar. Selain itu masih ada beberapa turunan nikel di HS Code 73,” jelas Seto.
Jika angka ekspor semuanya di total maka angkanya adalah US$ 34,3 miliar atau Rp 510,1 trilyun.
“Tepat sesuai yang Presiden Jokowi sampaikan,” tukasnya.
Penjelasan Seto itu memuat 34 poin yang secara blak-blakan merespons adu argumen antara Faisal Basri dan Presiden soal hilirisasi nikel.
“Ada satu pertanyaan yang cukup banyak saya peroleh akhir-akhir ini, yaitu bagaimana kelanjutan program hilirisasi dan transformasi ekonomi setelah Presiden Jokowi selesai pada tahun 2024? Pertanyaan seperti ini cukup bertubi tubi saya terima,” katanya.
“Jawabannya tentu saja akan berlanjut karena ini sudah menjadi program pemerintah. Meskipun saya tidak tahu apakah para investor ini puas dengan jawaban saya,” kata Seto.
Komentar