JurnalPatroliNews – Jakarta,- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyetujui penghentian penuntutan Restorative Justice (RJ), terhadap 11 (sebelas) permohonan.
Dr. Fadil Zumhana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), menerangkan, alasan pemberian RJ kepada sebelas permohonan, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (7/5/24).
“Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 11 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,” kata Fadil.
Adapun, lanjut Fadil, dari sebelas orang nama-nama pemohon RJ yaitu:
Tersangka Pian Sopian dari Kejaksaan Negeri Jembrana, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tersangka I Nyoman Kartika Yasa als Matra dari Kejaksaan Negeri Bangli, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka M. Ilham Hasibuan dari Kejaksaan Negeri Asahan, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
Tersangka Muhammad Syahrul dari Kejaksaan Negeri Simalungun, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
Tersangka Rahmad Prayuda dari Kejaksaan Negeri Langkat, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Tersangka Yuliana Dalimunthe dari Kejaksaan Negeri Langkat, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Murtaza bin Hamdani dari Kejaksaan Negeri Bireuen, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
Tersangka Suryani binti (Alm) Ariswansa dari Kejaksaan Negeri Simeulue, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Ripto Bayu Nugroho bin Harso dari Kejaksaan Negeri Karanganyar, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Komentar