JurnalPatroliNews – Jakarta – Lonjakan kasus kecanduan judi online (judol) di masyarakat kian mengkhawatirkan. Dampaknya tak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga gangguan mental seperti frustasi, depresi, hingga bunuh diri. Tragisnya, korban tidak terbatas pada orang dewasa—anak-anak dan remaja pun mulai terjerat.
Perkembangan teknologi membuat judol menjalar cepat melalui situs dan aplikasi yang dapat diakses siapa pun. Kemudahan ini menjadi perangkap bagi banyak orang, terutama generasi muda yang terbuai janji kemenangan cepat dan hadiah menggiurkan.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap realitas yang mengejutkan. Pada kuartal I 2025, setoran pemain berusia 10–16 tahun mencapai lebih dari Rp2,2 miliar, kelompok usia 17–19 tahun mencatat Rp47,9 miliar, sementara angka terbesar berasal dari kelompok usia 31–40 tahun yang tembus Rp2,5 triliun.
Lebih dari 71 persen pelaku judol memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan sebagian besar terjerat pinjaman di luar lembaga keuangan resmi. Kondisi ini menimbulkan masalah sosial berantai: pertengkaran rumah tangga, prostitusi, pinjaman online, tindak kriminal, hingga putus sekolah.
“Nyawa yang hilang, bisnis gulung tikar, utang menumpuk, dan keluarga berantakan adalah bukti nyata bahaya judol. Negara memperkuat perlindungan agar rekening nasabah tidak disalahgunakan. Rekening tetap aman 100 persen dan bisa digunakan kembali,” tegas Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, lewat akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, Kamis, 31 Juli 2025.
PPATK menegaskan, pemberantasan judi online tidak boleh hanya menyasar pemain di lapangan. Bandar, penyedia layanan, dan pihak-pihak yang menjadi bagian jaringan pencucian uang digital harus diungkap. Kerja sama lintas sektor—penegak hukum, regulator, industri keuangan, dan perusahaan teknologi—disebut mutlak diperlukan untuk memutus alur transaksi ilegal berbasis siber.
