JurnalPatroliNews – Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan bahwa pemerintahannya tengah mempersiapkan langkah untuk mengakui kedaulatan Negara Palestina pada bulan September 2025. Pernyataan ini menjadikan Kanada sebagai negara anggota G7 ketiga yang menyuarakan dukungan serupa dalam kurun satu minggu, menyusul pengumuman dari Inggris dan Prancis.
Carney menegaskan bahwa pengakuan tersebut tidak akan diberikan secara otomatis, melainkan bergantung pada sejumlah prasyarat penting, termasuk reformasi sistem politik Palestina dan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dari pengaruh Hamas, dijadwalkan tahun depan.
“Kondisi kemanusiaan di Gaza berada dalam titik kritis dan makin memburuk. Ini adalah realitas yang tidak bisa dibiarkan,” ujar Carney dalam jumpa pers pada Rabu, 30 Juli 2025, sebagaimana dilaporkan oleh BBC.
Ia menyebutkan bahwa deklarasi resmi mengenai pengakuan Palestina akan disampaikan dalam forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang. Namun, pengakuan ini tetap disertai tuntutan agar Otoritas Palestina menjalankan reformasi dalam sistem pemerintahan dan melucuti kelompok bersenjata di wilayahnya.
PM Carney menyebut perubahan kebijakan ini sebagai respons atas memburuknya konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menyatakan bahwa pendekatan lama dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina sudah tidak relevan.
“Kita sedang menyaksikan masa depan Palestina menghilang di depan mata kita. Diperlukan langkah yang berbeda,” tegasnya.
Carney juga mengungkap bahwa sebelum mengumumkan kebijakan ini, ia telah berdialog langsung dengan Mahmoud Abbas, Presiden Otoritas Palestina. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut dibuat sepenuhnya berdasarkan pertimbangan internal Kanada, bukan karena tekanan dari negara-negara sahabat.
“Ini adalah arah kebijakan luar negeri Kanada yang ditentukan secara mandiri,” katanya, menanggapi isu bahwa langkah tersebut mungkin dipengaruhi oleh AS, Prancis, atau Inggris.
Namun, rencana Kanada ini memicu reaksi keras dari Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengecam rencana tersebut, menyebutnya sebagai “penghargaan bagi Hamas,” dan memperingatkan bahwa langkah itu dapat mengganggu proses negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera.
Di dalam negeri, Partai Konservatif Kanada pun menyuarakan penolakan. Mereka menilai pengakuan terhadap Palestina, terlebih pasca serangan 7 Oktober 2023, memberi sinyal keliru kepada dunia.
“Langkah ini justru melemahkan upaya melawan terorisme,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.
Sementara itu, dukungan terhadap Carney datang dari hampir 200 mantan diplomat dan duta besar Kanada yang menyerukan pengakuan terhadap Palestina. Dalam surat terbuka mereka, disebutkan bahwa tindakan tegas dibutuhkan mengingat situasi kemanusiaan yang parah di Gaza dan aksi kekerasan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat.
Sejak serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera lebih dari 250 orang, Israel telah menggencarkan serangan militer ke Gaza. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mencatat lebih dari 60.000 korban jiwa, termasuk 154 kematian akibat kelaparan, di mana 89 di antaranya adalah anak-anak.
Jika Kanada benar-benar mengesahkan pengakuan ini, maka Amerika Serikat akan menjadi satu-satunya negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui keberadaan Negara Palestina.
