JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo telah secara resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara yang baru. Meskipun, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta telah lama ada sejak masa Orde Lama, namun lokasinya bukanlah di Kalimantan.
Perjalanan menuju penetapan ibu kota baru ternyata penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Setiap presiden yang berkuasa selalu menyuarakan gagasan pemindahan, menciptakan kegembiraan sesaat di kota-kota yang berpotensi menjadi objek pemindahan tersebut.
Pada era Soekarno, rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya pada tahun 1950-an pernah diajukan. Sayangnya, Palangkaraya saat itu masih jauh dari gambaran sebuah kota besar. Namun, impian besar Soekarno tidak pernah terwujud, terhenti dengan jatuhnya pada tahun 1966-1967.
Pada masa Soeharto, wacana pemindahan ibu kota kembali muncul. Pada tahun 1997, Jonggol dipilih sebagai kandidat ibu kota baru Indonesia, karena lokasinya yang masih dekat dengan Jakarta dan telah terhubung dengan tol Jagorawi. Sayangnya, rencana ini muncul pada saat yang kurang tepat, di tengah krisis ekonomi yang melanda pada tahun yang sama.
Di era Reformasi, wacana pemindahan ibu kota tidak mendapatkan perhatian utama dari presiden-presiden seperti BJ Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Hal ini bisa dimaklumi karena fokus negara sedang pada pemulihan ekonomi dan stabilitas politik. Baru pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ide pemindahan ibu kota muncul kembali.
Pada September 2010, Presiden SBY membentuk tim kecil untuk mengkaji ide pemindahan ibu kota negara. Hasilnya menciptakan tiga skenario: pertama, mempertahankan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; kedua, memindahkan ibu kota ke daerah baru di pulau Jawa; ketiga, memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa.
Pada masa pemerintahan SBY, muncul beberapa kandidat ibu kota negara, termasuk Palembang, yang memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari kerajaan Sriwijaya. Lampung Timur juga menjadi kandidat karena lokasinya yang strategis dalam program transmigrasi Orde Baru. Sementara Karawang dipilih karena kedekatannya dengan Jakarta dan keberlimpahan sumber pangan. Jonggol dan Palangkaraya juga masuk dalam pertimbangan.
Setiap daerah yang diwacanakan sebagai ibu kota baru umumnya menyambut dengan sukacita, yang dapat meningkatkan harga tanah. Namun, hingga akhir masa jabatan SBY, semua kandidat hanya tinggal sebatas kajian. SBY lebih memilih untuk memperbaiki Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baru di era Jokowi, pemindahan ibu kota benar-benar menjadi kenyataan. Pembangunan telah dimulai, dan langkah-langkah pemindahan lembaga pemerintahan pun perlahan-lahan dilaksanakan.
Komentar