JurnalPatroliNews – Jakarta,- Ormas Nasionalis Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara) mengeluarkan pernyataan sikap mendorong rakyat Indonesia untuk menolak apabila ada skenario-skenario politik membatasi hanya dua Paslon (pasangan calon) presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.
Pertimbangannya, karena skenario itu jelas-jelas mengebiri kedaulatan demokrasi rakyat yang diperjuangan reformasi dalam menegakkan civil society, dan membuka peluang dijadikan order pemodal oligarki.
“Kombatan mengajak masyarakat agar menolak dijadikan obyek polarisasi atau digiring agar tidak berdaya menghadapi praktik-praktik oligarki yang menciderai kedaulatan rakyat. Jelas, ini dapat mengkhianati tujuan reformasi mengembalikan hak-hak rakyat berdaulat dalam berdemokrasi,” kata Ketua Umum DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Kombatan, Budi Mulyawan, SH, dalam gelaran pernyatan sikap Kombatan menghadapi Pilpres 2024, di Jalan Matraman Raya 45 , Jakarta Pusat, Minggu (28/08/2002).
Budi Mulyawan –akrab dipanggil Cepi– sebagai pelaku sejarah “Tragedi Kudatuli 1996′ di era rezim Soeharto, yang merupakan cikal bekal Reformasi’98, mengingatkan Pilpres 2024 jangan sampai mempertajam pengalaman pahit Pilpres lalu, akibat sistem pemilu mengerucut dua Paslon. Sehingga, masyarakat terbelah dan saling curiga berlarut-larut.
“Jika situasi ini terus dilanjutkan, dikhawatirkan akan jadi gunung es yang kelak bisa hancur seketika. Resiko termahal, kekecewaan rakyat yang akumulatif dapat meledak lebih parah dari peristiwa reformasi 1998,” tegas Cepi, yang klaim Ormasnya pengemban cita-cita nasionalisme Bapak Bangsa yang juga Proklamator Ir Soekarno.
Dalam pernyataan sikap Kombatan, lanjut Cepi, pihaknya mendorong agar para pemangku amanah rakyat dalam pemilu 2024 tidak mengeksploitasi aspirasi rakyat untuk kepentingan politik pragmatis semata. Sehingga, kemaslahatan berbangsa dan bernegara diabaikan dengan memaksakan dua Paslon.
Apalagi, ada benih politik dendam bagi parpol yang tidak ikut, borok2nya beresiko penjara jika kalah.
“Kita harus menghormati sistem Presidential Threesholt membatasi 20 persen hak suara sebagai produk politik. Tapi, jangan sampai aspirasi rakyat untuk memilih putera-putera terbaik bangsa ini masih dibatasi lagi dengan skenario hanya dua Paslon Pilpres. Jelas, ini beresiko besar,” kata Cepi, didampngi Sekkum Kombatan Darma Setiawan dan pengurus DPN Kombatan lainnya.
Kombatan, kata Cepi, kurang sependapat alasan membatasi dua Paslon dikaitkan dengan efesiensi anggaran, karena tidak akan terjadi Pilpres lebih dari satu putaran. Begitu pula adanya anggapan Pilpres 2 paslon akan ideal karena menghadapi ekonomi maupun politik global yang semakin sulit.
“Alasan-alasan seperti itu tidak fair jika dipaksakan. Kenapa tidak mempertimbangkan kemungkinan resiko multi ke depan akan jauh lebih besar menimpa rakyat, apabila memaksakan dua Paslon,” kata Cepi, kader Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sejak era masih bernama PDI.
DUKUNG TOTAL GANJAR
Kombatan dalam pernyataan sikap itu juga menyampaikan akan terus mendukung total Ganjar Pranowo untuk maju Capres 2024.
Komentar