JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Economic Briefing 2026, di mana pemerintah memaparkan peta jalan penguatan ekosistem koperasi yang tidak hanya berfokus pada sektor produksi, tetapi juga mencakup aspek pascaproduksi hingga distribusi.
Menurut Ferry, arah kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden yang mendorong tercapainya kedaulatan pangan (food sovereignty), yakni kondisi di mana seluruh kebutuhan pangan nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri, bukan sekadar ketahanan pangan (food security) yang masih membuka ruang impor.
“Koperasi Desa Merah Putih akan berfungsi sebagai off-taker yang menyerap seluruh hasil produksi masyarakat desa, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perikanan dan kerajinan,” ujar Ferry dalam keterangannya, Kamis (22/4/2026).
Ia menyoroti bahwa salah satu kelemahan utama sektor pangan saat ini terletak pada aspek pascaproduksi yang belum optimal. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi akan melengkapi Kopdes dengan berbagai infrastruktur berbasis teknologi tepat guna.
Di antaranya adalah penyediaan alat pengering (dryer) guna menjaga kualitas gabah sesuai standar Perum Bulog. Selain itu, fasilitas pengatur suhu dan cold storage juga akan disiapkan untuk produk hortikultura dan perikanan agar memiliki daya simpan lebih lama dan tidak cepat rusak.
“Kami akan memperkuat kegiatan pascaproduksi. Dengan pengelolaan stok yang baik, hasil produksi tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpotensi menembus pasar ekspor,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kopdes Merah Putih juga akan difungsikan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok serta penyalur barang subsidi pemerintah. Peran tersebut diperluas dengan menjadikan koperasi sebagai kanal distribusi bantuan sosial, seperti BLT dan Program Keluarga Harapan (PKH), agar lebih tepat sasaran.
Ferry juga mendorong para penerima bantuan sosial untuk menjadi anggota koperasi desa. Melalui partisipasi aktif, masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi, termasuk Sisa Hasil Usaha (SHU), yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan.
“Dengan berbelanja dan menjadi anggota koperasi, masyarakat tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi yang produktif. Ini menjadi langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
