JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong efisiensi ekonomi melalui digitalisasi di berbagai sektor. Hal ini penting karena Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada harga komoditas.
Luhut mengungkapkan bahwa defisit APBN tahun 2024 diperkirakan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan, seiring dengan pendapatan negara yang diprediksi tidak mencapai target. Penurunan penerimaan negara terutama disebabkan oleh merosotnya setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari perusahaan berbasis komoditas akibat penurunan tajam harga komoditas.
“Nah ini yang sekarang kita mau bereskan. Makanya Govtech itu menjadi isu pemerintah. Saya pikir kita nggak boleh bergantung pada harga komoditas saja,” kata Luhut di akun Instagramnya, dikutip Rabu (10/7/2024).
Untuk itu, pemerintah sedang mempercepat proses digitalisasi di sektor komoditas di Indonesia. Luhut mencontohkan sektor mineral dan batu bara (minerba), yang sudah memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara).
“Sistem terintegrasi ini dapat mengurangi perbedaan data terkait mineral seperti batubara, nikel, dan lainnya,” tambah Luhut.
Luhut juga mengungkapkan bahwa sistem seperti Simbara nantinya akan diterapkan untuk komoditas berbasis kelapa sawit. Pasalnya, banyak penerimaan negara dari sektor ini yang belum terambil.
Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal, setiap perusahaan wajib memiliki NPWP untuk keperluan perpajakan.
“Banyak potensi penerimaan negara yang belum kita ambil. Misalnya, ada banyak perusahaan sawit yang bahkan belum memiliki NPWP. Jika tidak punya NPWP, PPH barang juga tidak ditagih,” ujar Luhut.
Komentar