JurnalPatroliNews – JAKARTA — Mantan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Desi Albert Mamahit, mendukung langkah pemerintah dalam memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional. Namun, ia mengingatkan pentingnya kesiapan finansial negara agar program penguatan pertahanan dapat berjalan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Desi Mamahit dalam video talkshow yang dirilis Marapi Consulting & Advisory bertajuk Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia pada 11 Mei 2026.
Dalam diskusi tersebut, Desi menegaskan bahwa regulasi terkait pengadaan alutsista di Indonesia sebenarnya sudah tersusun jelas dan terstruktur.
“Mulai dari strategi nasional, terdapat kebijakan umum pertahanan negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang, serta cara menyikapinya,” ujar Desi, dikutip Jumat (15/5/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan hingga rencana tahunan yang menjadi dasar penguatan kemampuan pertahanan, termasuk pengadaan alutsista.
“Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis lima tahunan dan rencana tahunan,” lanjutnya.
Mantan Rektor Universitas Pertahanan itu menekankan bahwa pengadaan alutsista harus selalu mengacu pada prediksi ancaman strategis dan perkembangan teknologi militer global.
Karena itu, menurutnya, aspek penganggaran perlu dipersiapkan secara matang agar modernisasi pertahanan tidak membebani kondisi fiskal negara.
“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara,” jelasnya.
Desi juga mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar menyesuaikan strategi pengembangan platform alutsista dengan kemampuan fiskal nasional.
Menurutnya, pembelian platform alutsista tidak hanya menyangkut pengadaan alat utama, tetapi juga harus mempertimbangkan sistem persenjataan yang melekat di dalamnya.
“Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan,” katanya.
Mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut itu menambahkan, seluruh perencanaan modernisasi pertahanan pada dasarnya telah tersusun. Namun implementasinya harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan negara.
“Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu,” pungkasnya.
