JurnalPatroliNews | Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengambil peran lebih luas dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat penjualan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu memangkas rantai distribusi, menyerap hasil produksi warga, dan memperluas akses pembiayaan di pedesaan.
Menurut Ferry, keberadaan KDKMP menjadi penting untuk membantu masyarakat, khususnya petani dengan lahan terbatas, menghadapi panjangnya jalur distribusi yang kerap memengaruhi harga jual hasil produksi maupun harga barang yang dibeli konsumen.
Hal itu disampaikan Ferry saat menjadi narasumber dalam diskusi panel bertajuk “Mengkaji Kebijakan, Memperkuat Manfaat Bagi Rakyat” yang diselenggarakan Forum Akademisi Kemdiktisaintek bersama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
“Di sinilah peran KDKMP hadir untuk memotong jalur itu, barang bersubsidi langsung dari produsen ke koperasi, lalu ke masyarakat, tanpa perantara yang melipatgandakan harga,” ujar Ferry.
Diskusi tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto, serta Kepala BAKOM Syahganda Nainggolan.
Pangkas Distribusi, Jaga Keterjangkauan Harga
Ferry menjelaskan, salah satu fungsi yang diharapkan dari KDKMP ialah memperpendek jalur penyaluran barang bersubsidi dan kebutuhan pokok. Dengan distribusi yang lebih efisien, masyarakat diharapkan dapat memperoleh barang dengan harga lebih terjangkau.
Ia mencontohkan perbedaan harga LPG bersubsidi. Menurut Ferry, harga yang seharusnya berada di kisaran Rp16.000–Rp18.000 per kilogram dapat mencapai Rp20.000–Rp25.000 per kilogram di tingkat ritel.
Koperasi juga diharapkan menjadi alternatif layanan keuangan di pedesaan. Melalui akses pembiayaan yang adil dan terjangkau, masyarakat diharapkan memiliki pilihan selain meminjam dari pemberi pinjaman ilegal maupun praktik rentenir.
“KDKMP harus menyediakan akses pembiayaan yang adil dan terjangkau di tingkat paling bawah,” tegasnya.
Penyaluran Pupuk dan Penguatan Kelompok Tani
Dalam sektor pertanian, Ferry menyoroti pentingnya penyaluran pupuk bersubsidi yang terencana dan tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa distribusi pupuk diarahkan melalui kelompok tani yang tergabung dalam koperasi desa, sesuai dengan arahan Kementerian Pertanian.
Menurutnya, kebutuhan pupuk perlu disesuaikan dengan rencana tanam yang disusun bersama kelompok tani. Pola tersebut diharapkan membantu meningkatkan ketepatan distribusi sekaligus memperkuat pengawasan.
“Pupuk tidak bisa dibagikan asal. Harus berdasarkan rencana tanam yang disusun bersama kelompok tani. Ini memastikan barang sampai tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” jelas Ferry.
Selain persoalan distribusi sarana produksi, ia juga menyoroti belum tersedianya pusat penampungan hasil pertanian secara memadai di tingkat desa. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan posisi tawar petani ketika menjual hasil panen.
Ferry mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan pelaku logistik nasional mengenai kendala pengangkutan barang dari desa. Salah satu persoalan yang muncul ialah kendaraan logistik kerap mengirim barang ke desa, tetapi kembali tanpa muatan karena belum tersedia pusat pengumpulan hasil produksi.
“KDKMP diharapkan mengisi kekosongan ini sebagai penampung sekaligus pengolah hasil warga,” ujarnya.
Dengan fungsi tersebut, koperasi diharapkan dapat menjadi penghubung antara produsen di pedesaan, pelaku distribusi, dan pasar yang lebih luas. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan tata kelola, fasilitas penyimpanan, pengolahan, serta jaringan pemasaran yang memadai.
KDKMP dan Agenda Kedaulatan Pangan
Lebih jauh, Ferry menegaskan bahwa penguatan koperasi desa berkaitan dengan upaya membangun kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, kebijakan pangan tidak cukup hanya memastikan ketersediaan pasokan (food security), tetapi juga perlu memperkuat kemampuan bangsa dalam memproduksi dan mengelola pangan secara mandiri (food sovereignty).
“Presiden menginginkan pangan kita lahir dari tanah kita, dikelola anak bangsa. KDKMP menjadi ujung tombak ekosistem ini dari produksi, pengolahan, hingga penyaluran langsung ke masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tambahnya.
Dalam kerangka tersebut, KDKMP diharapkan mendukung keterhubungan antara produksi pangan, pengolahan hasil pertanian, distribusi, dan kebutuhan masyarakat. Koperasi juga berpotensi menjadi saluran pemasaran bagi produk lokal agar memiliki akses pasar yang lebih luas.
Ferry menekankan bahwa KDKMP memiliki fungsi yang lebih besar daripada sekadar menjadi pesaing toko kelontong atau ritel modern. Ia menyoroti tiga peran utama yang perlu diperkuat, yakni menyalurkan barang bersubsidi dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menyerap serta memasarkan produk masyarakat, dan mendukung penyaluran program sosial pemerintah.
Melalui penguatan ketiga fungsi tersebut, KDKMP diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang menghubungkan produsen, konsumen, layanan pembiayaan, dan program pemerintah.
Keberhasilan pelaksanaannya akan bergantung pada kemampuan koperasi membangun tata kelola yang profesional, menjaga transparansi distribusi, serta memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat desa dan kelurahan.
Komentar