Obligasi SMF Jadi Surat Utang Non-Pemerintah Pertama yang Diakui BI sebagai Underlying REPO

JurnalPatroliNews – Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mencatat tonggak baru di pasar keuangan Indonesia. Untuk pertama kalinya, Bank Indonesia (BI) menetapkan obligasi terbitan korporasi non-pemerintah yakni obligasi SMF sebagai instrumen yang dapat digunakan sebagai underlying transaksi repurchase agreement (REPO).

Penetapan ini dibuat setelah BI menilai surat utang SMF memiliki outstanding yang besar, tersebar luas di kalangan perbankan, didukung peringkat idAAA, serta aktif diperdagangkan. Seremoni pengesahan rencananya digelar dalam waktu dekat di Kementerian Keuangan.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk pengakuan BI terhadap kekuatan fundamental dan kualitas aset yang dimiliki SMF.

“Masuknya obligasi SMF ke dalam daftar underlying REPO BI memberikan opsi tambahan bagi perbankan dalam mengatur likuiditasnya. Ini memperkuat stabilitas keuangan nasional sekaligus mendukung pembiayaan perumahan yang semakin sehat dan berkelanjutan,” ujar Ananta di Jakarta, Senin 17 November 2025.

SMF, yang mendapat mandat untuk membantu pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah, menegaskan komitmennya mendukung pemerintah menurunkan backlog perumahan yang masih mencapai 9,87 juta rumah tangga.

“Kami berharap SMF dapat menjadi kendaraan utama pemerintah dalam menyediakan pendanaan perumahan agar masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap hunian yang terjangkau,” tambahnya.

Dari sisi pasar obligasi, SMF saat ini tercatat sebagai penerbit surat utang korporasi terbesar yang dimiliki perbankan, dengan outstanding mencapai Rp9,68 triliun, melampaui posisi BRI dan Bank Mandiri. Secara kinerja, SMF mencatat total aset Rp53,66 triliun hingga kuartal III/2025 dan berhasil membukukan laba bersih Rp432 miliar.

Selain penguatan di sektor keuangan, SMF terus melaksanakan perannya dalam pembiayaan perumahan. Sepanjang 2025, perusahaan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp14,53 triliun, termasuk dukungan untuk program KPR FLPP dan pembiayaan mikro Griya Tunas.