JurnalPatroliNews – Jakarta, – Terkait kasus dugaan keterlibatan oknum TNI dalam penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia, Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), angkat bicara.
Diketahui, dugaan penyelundupan TKI ilegal tersebut terungkap setelah sebuah Kapal pengangkut Warga Negara Indonesia (WNI) karam di Pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Rabu (15/12), pukul 05.00 waktu setempat. Berdasarkan hasil Investigasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terungkap adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pemberangkatan TKI ilegal.
“Kalau ada keterlibatan oknum itu berarti ada pelanggaran hukum. Kalau nanti ada menyangkut oknum TNI misalnya tentu (ditangani) Puspom,” ujar Yasonna, usai menghadiri acara ‘Refleksi Akhir Tahun 2021’ di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/12).
Ia mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk ikut campur jika memang benar adanya dugaan keterlibatan Oknum TNI dalam kasus penyelundupan TKI ilegal. Kemenkumham, hanya membantu persoalan keimigrasian.
Berdasarkan hasil Investigasi Tim Khusus (Timsus) BP2MI, diduga ada keterlibatan Oknum TNI AL dan TNI AU terkait peristiwa Kapal tenggelam yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di perairan Johor, Malaysia.
“Ada dugaan keterlibatan Oknum TNI AL dan Oknum TNI AU. Dari hasil Investigasi, diduga ada keterlibatan yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal,” kata Benny, ketua BP2MI, kepada awak Media di Jakarta, Rabu (29/12).
Komentar