JurnalPatroliNews – Jakarta – Kematian satu orang relawan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, membuat Presiden Joko Widodo didesak untuk mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Menurut Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, aksi main hakim sendiri sejumlah anggota TNI dari Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Boyolali mencerminkan sikap tidak profesional TNI.
Pasalnya, alasan pihak TNI bahwa tindakan pemukulan itu karena terganggu oleh suara knalpot bising dari motor rombongan relawan Ganjar-Mahfud saat berkampanye di jalan raya, menunjukkan seolah ada sikap tidak netral.
“Koalisi menilai, Panglima TNI dan KSAD gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar,” ujar Gufron dalam keterangan tertulis bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya, Senin (1/1).
Oleh karena itu, dia meminta agar tindakan oknum TNI di Boyolali yang memukul seorang hingga meninggal dunia, dan 4 orang lainnya luka berat, harus ditindak dengan seadil-adilnya.
Ditambah, dia juga mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi pucuk tertinggi kepemimpinan di TNI. Di mana, yang diminta diberi sanksi pencopotan bukan hanya Jenderal Agus Subiyanto tapi juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
“Atas dasar hal tersebut, koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan KSAD yang gagal mengontrol anggota, sehingga terjadi penganiayaan berakibat kematian yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024,” demikian Gufron.
Komentar