JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan strategi pemerintah dalam menambah porsi saham 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI).
Dalam pernyataannya, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya untuk menawar harga saham tersebut semurah mungkin.
Bahkan, ada kemungkinan penambahan saham itu bisa diperoleh secara gratis. “Rencana tambah saham Freeport 10%. Saya sudah bilang, harganya sekecil mungkin, bahkan berpotensi untuk gratis,” tegasnya saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).
Saat ini, porsi kepemilikan pemerintah di PTFI mencapai sekitar 51%. Dengan penambahan 10% tersebut, total kepemilikan Indonesia bisa meningkat menjadi 61%.
“Ini merupakan langkah yang baik untuk Indonesia. Sekitar 50% sahamnya saat ini milik pemerintah Indonesia, sementara sisanya milik Freeport-McMoRan,” ungkap Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berencana untuk melakukan lobi terkait penambahan saham ini pada awal tahun 2025.
Meskipun begitu, ia belum bisa memberikan rincian mengenai tanggal pasti pertemuan dengan pihak Freeport. “Insyaallah tahun depan awal. Tergantung komunikasi dengan Freeport,” tambahnya.
Untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah tahun 2041, PTFI harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk penambahan saham Indonesia sebesar 10%.
Sebelumnya, Bahlil yang saat itu menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM menyatakan bahwa negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pemerintah sudah memasuki tahap final.
“Saat ini, proses tersebut sudah tahap final untuk penambahan saham 10% untuk Pemerintah Indonesia,” ujarnya yang di lansir dalam Program Economic Update CNBC Indonesia pada Kamis (1/8/2024).
Selain penambahan saham, PTFI juga berkewajiban untuk membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Pembangunan smelter ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Komentar