JurnalPatroliNews – Jakarta – Keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan akan secara resmi mengakui kemerdekaan Negara Palestina menuai reaksi keras dari jajaran petinggi Israel.
Seperti dilaporkan AFP pada Jumat (25/7/2025), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut langkah Prancis tersebut sebagai bentuk “hadiah bagi terorisme”. Ia menilai pengakuan itu sebagai ancaman serius terhadap eksistensi Israel dan membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin menghancurkan negaranya.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, tak kalah keras menyampaikan kritik. Ia menuduh bahwa jika negara Palestina terbentuk, maka akan dikuasai oleh Hamas — kelompok militan Palestina yang bertanggung jawab atas serangan besar ke Israel pada 2023 yang kemudian memicu konflik bersenjata di Gaza.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Yariv Levin yang juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman menyebut keputusan Macron sebagai “dukungan langsung terhadap aksi teror” dan menyebutnya sebagai “noda kelam” dalam sejarah hubungan Israel-Prancis.
Pernyataan pedas juga datang dari Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan terbentuknya entitas politik Palestina yang dianggap mengancam keamanan nasional.
Tak hanya itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menambahkan bahwa pengakuan Prancis terhadap Palestina hanya memperkuat alasan bagi Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat, yang sejak 1967 telah berada di bawah pendudukan militer Israel.
Langkah ini juga didukung secara politis oleh parlemen Israel. Pada hari Rabu sebelumnya, Knesset mengesahkan keputusan yang mendorong pemerintah untuk menegaskan kedaulatannya di Tepi Barat—langkah yang secara de facto merupakan bentuk aneksasi wilayah tersebut. Usulan ini berasal dari kelompok-kelompok sayap kanan di Israel yang selama ini menolak solusi dua negara.
Tak hanya dari koalisi pemerintah, suara keberatan juga datang dari pihak oposisi. Avigdor Lieberman, pemimpin partai nasionalis Yisrael Beitenu, menulis melalui platform X (sebelumnya Twitter) bahwa pengakuan terhadap Palestina sama saja dengan “memberikan hadiah pada terorisme” dan mendorong kekuatan kelompok Hamas.
Sementara itu, Macron secara resmi mengumumkan bahwa Prancis akan menyampaikan pengakuan kenegaraan Palestina di forum Majelis Umum PBB yang dijadwalkan pada September mendatang.
“Sebagai bentuk komitmen untuk perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan menyampaikan deklarasi resmi dalam Sidang Umum PBB bulan September,” tulis Macron dalam unggahannya di media sosial X dan Instagram.
Dengan langkah ini, Prancis akan menjadi salah satu negara besar Eropa pertama yang mengakui status kenegaraan Palestina, mengikuti jejak 141 negara lain yang telah lebih dulu melakukannya.
Macron juga menyampaikan bahwa prioritas mendesak dunia internasional saat ini adalah menghentikan perang di Gaza dan melindungi warga sipil.
“Pembentukan negara Palestina yang berdaulat, demiliterisasi, serta pengakuannya terhadap eksistensi Israel adalah kunci untuk menciptakan stabilitas di kawasan,” tegas Macron.
