JurnalPatroliNews – Jakarta – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai perlu dilihat secara komprehensif dan penuh kalkulasi strategis.
Pengamat hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faruq Arjuna Hendroy, menilai langkah tersebut berpotensi mengamankan setidaknya dua keuntungan penting bagi Indonesia, baik dari sisi diplomasi bilateral maupun reputasi global.
“Jika semua berjalan sesuai rencana, setidaknya Indonesia bisa mengamankan dua keuntungan dari keputusan ini,” ujar Faruq, Selasa (17/2/2026).
Keuntungan pertama, kata Faruq, berkaitan dengan hubungan Indonesia–Amerika Serikat, terutama dalam konteks negosiasi perdagangan. Di tengah kebijakan tarif resiprokal 19 persen yang diterapkan Washington terhadap banyak negara, keanggotaan Indonesia di BoP dinilai dapat menjadi daya tawar diplomatik.
“Pasalnya, saat Amerika menerapkan tarif resiprokal gila-gilaan bagi hampir semua negara di dunia, Indonesia perlu melobi agar tidak dikenakan tarif yang berat, dan keputusan bergabung ke BoP menjadi salah satu bahan diplomasi itu,” jelasnya.
Mahasiswa Magister Peace and Conflict Studies di The University of Queensland ini menambahkan, langkah tersebut dinilai telah menunjukkan dampak positif. Setelah Indonesia resmi bergabung ke BoP, Amerika Serikat disebut menghapus tarif impor untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia.
“Seperti kelapa sawit, minyak kelapa, kopi, dan kakao. Ini keringanan tambahan yang diberikan Amerika ke Indonesia selain tarif resiprokal 19 persen yang sudah disepakati jauh sebelumnya,” ujarnya.
Selain aspek ekonomi, Faruq menyoroti potensi keuntungan kedua berupa peningkatan reputasi internasional Indonesia. Keterlibatan aktif dalam upaya mediasi konflik berkepanjangan di Timur Tengah dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
“Tapi ini sebenarnya juga masih melihat bagaimana dinamika di BoP berjalan,” kata mantan aktivis IMM Ciputat tersebut.
Menurut Faruq, hasil konkret dari proses mediasi akan sangat menentukan citra Indonesia ke depan. Jika visi Indonesia—seperti tercapainya gencatan senjata permanen dan rampungnya rekonstruksi Gaza—terealisasi, maka reputasi Indonesia sebagai negara penengah konflik akan semakin menguat.
“Kalau ternyata hasilnya sesuai visi Indonesia, yaitu gencatan senjata permanen tercapai, lalu rekonstruksi Gaza juga rampung, tentu Indonesia mendapatkan reputasi baik,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Indonesia tetap memiliki ruang untuk mengevaluasi keanggotaannya apabila dinamika di BoP tidak berjalan sesuai harapan.
“Tapi dengan skenario ini, setidaknya Indonesia tidak rugi banget, karena sudah mengunci kesepakatan tarif dengan Amerika,” pungkas Faruq.
