JurnalPatroliNews – Jakarta – Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, tengah menjadi pusat perhatian publik setelah rekaman percakapan teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, tersebar luas di dunia maya.
Dalam audio yang bocor pada 15 Juni lalu, Paetongtarn terdengar membicarakan konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya menghadapi tekanan politik domestik dan meminta Hun Sen untuk tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok tertentu di Thailand.
Secara khusus, Paetongtarn menyebut seorang pejabat militer di kawasan timur laut sebagai sosok yang berseberangan dengannya. Seperti diketahui, militer Thailand selama ini memegang peran besar dalam dinamika politik negara tersebut, dan para politisi biasanya cenderung menjaga hubungan baik demi stabilitas kekuasaan.
Kebocoran percakapan tersebut langsung menuai kritik keras. Partai oposisi konservatif terbesar kedua, Bhumjaithai, mengecam tindakan Paetongtarn yang dinilai merusak kehormatan negara serta melemahkan posisi militer.
“Perdana Menteri harus bertanggung jawab atas tindakan yang mempermalukan bangsa, rakyat, dan Angkatan Darat,” tegas pernyataan resmi partai Bhumjaithai, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Sebagai langkah lanjutan, Bhumjaithai memutuskan menarik diri dari koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh partai Paetongtarn.
Tak hanya itu, dua partai koalisi lainnya Bangsa Thailand Bersatu dan Partai Demokrat—dilaporkan segera menggelar rapat darurat untuk membahas situasi genting tersebut. Bila salah satu dari mereka turut menarik dukungan, maka posisi Paetongtarn sebagai perdana menteri bisa runtuh, membuka jalan bagi pembentukan koalisi baru atau pemilu ulang.
Ketidakstabilan ini memunculkan kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya kudeta baru. Sejak berakhirnya sistem monarki absolut pada 1932, Thailand telah mengalami lebih dari sepuluh kali kudeta militer dan situasi politik saat ini memperbesar peluang berulangnya skenario serupa.
Komentar