Jurnalpatrolinews – Jakarta, Anggota komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Ono Surono mendesak seluruh kegiatan ekspor benih lobster disetop sementara, menyusul tertangkapnya eks menteri Kelautan dan Perikanan (KKP Edhy Prabowo oleh KPK.
Menurut Ono, ada beberapa ketentuan yang belum dijalankan dalam kebijakan tersebut dan berpotensi merugikan negara.
Salah satunya terkait penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai ekspor benih bening lobster (BBL) yang tidak dijalankan dalam 60 hari.
“Sebelum penangkapan terjadi, komisi IV juga telah meminta KKP menghentikan sementara kegiatan tersebut karena aturan yang belum lengkap,” ujarnya kepada media, Kamis (26/11).
Ono menjelaskan pemerintah perlu segera menetapkan pengganti Edhy Prabowo dan bukan hanya menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri KKP ad interim.
“Nanti menteri baru itu lah yang meninjau ulang apakah perlu dilanjutkan atau disetop dan dikembalikan seperti era bu Susi kebijakan ini,” imbuhnya.
Di samping itu, jika kebijakan ini nantinya dilanjutkan, pemerintah juga perlu mem-blacklist (masuk daftar hitam) perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus yang menyeret Edhy Prabowo.
“Kita ikuti proses hukumnya. Kan baru ada satu perusahaan yang terlibat. Ke depan seperti apa saya kira harus diperketat,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Fraksi PKB Daniel Johan menuturkan pihaknya telah memutuskan untuk mendesak KKP menyetop kegiatan ekspor benih lobster.
Namun, dalam beberapa pertemuan terakhir, Edhy Prabowo berhalangan hadir dalam rapat karena harus melakukan isolasi terkait covid-19.
“Komisi 4 memang sudah putuskan untuk disetop dahulu saat raker beberapa minggu lalu untuk memastikan menguntungkan nelayan dan negara,” tuturnya.
Menurut Johan, ke depan kebijakan tersebut memang perlu dikaji ulang bukan hanya dari sisi penerimaan negara melainkan juga keberlangsungan ekosistem lobster itu sendiri.
“Sementara, moratorium dan dengarkan para ahli berbicara dan memberi masukan,” tandasnya.
(*/red)
Komentar