JurnalPatroliNews – NGANJUK – Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait tata kelola serta integritas aparatur yang diberi kewenangan menjalankan program tersebut.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Menurutnya, pembenahan menyeluruh perlu segera dilakukan agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Manusia Indonesia ya kita mengertilah penyakit kita, harus kita berani hadapi, harus kita berani bicarakan bahwa banyak di antara unsur-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat berurusan dengan uang,” kata Prabowo.
Ia menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, maupun penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk MBG.
“Saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan akan kita bersihkan, copot dari jabatan,” tegasnya.
Meski mengakui masih banyak persoalan, Prabowo menilai program MBG memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil. Ia mengaku sering menerima langsung keluhan sekaligus harapan dari para petani dan rakyat kecil agar program tersebut tetap dilanjutkan.
“MBG begitu penting untuk bangsa kita. Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, ‘Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan, ini sangat membantu. Cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu keluarga saya’,” ujarnya.
Bagi Prabowo, MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi nasional, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa yang terhubung dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sektor perikanan, peternakan, hingga hilirisasi industri nasional.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap perputaran ekonomi dapat lebih terkonsentrasi di desa, sehingga mampu menghidupkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta memperkuat pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.
