JurnalPatroliNews | Jakarta — Menjelang Kongres Nasional Syarikat Islam (SI) ke-42 di Surabaya, isu kemandirian ekonomi rakyat kembali mengemuka. Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam (SI) Ferry Juliantono menegaskan koperasi harus ditempatkan sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry dalam Diskusi Publik Pra Kongres Nasional SI ke-42 di Jakarta, Senin (5/10/2026). Forum itu menjadi salah satu rangkaian menuju Kongres Nasional SI ke-42 yang dijadwalkan berlangsung di Asrama Haji Surabaya pada 18–20 Oktober 2026 dengan tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati.”
Ferry memandang kebangkitan koperasi bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi bagian dari kesinambungan gagasan perjuangan ekonomi rakyat yang telah berkembang sejak masa pergerakan nasional.
“Koperasi memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat. Semangat kebersamaan, gotong royong, keadilan, dan pemberdayaan yang menjadi bagian dari perjuangan SI sejalan dengan nilai-nilai koperasi,” ujar Ferry.
Koperasi dan Jejak Perjuangan Syarikat Islam
Ferry mengaitkan perjuangan ekonomi Syarikat Islam dengan gagasan H.O.S. Tjokroaminoto yang mendorong penguatan ekonomi masyarakat pribumi pada masa kolonial.
Menurutnya, semangat tersebut antara lain diwujudkan melalui pengembangan koperasi dan Asuransi Bumiputera pada 1912. Dalam perspektif Ferry, penguatan ekonomi rakyat merupakan bagian dari perjuangan menuju kemerdekaan yang lebih substantif.
Kini, konteks perjuangan tersebut berubah. Tantangan ekonomi bukan lagi kolonialisme, melainkan bagaimana masyarakat dapat memiliki akses, kekuatan dan kemampuan yang lebih besar untuk menjadi pelaku ekonomi.
Ferry berharap Kongres SI ke-42 mampu memperkaya gagasan tersebut agar kemandirian ekonomi tidak berhenti sebagai wacana organisasi, tetapi diterjemahkan menjadi gerakan yang konkret dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dakwah Ekonomi Masuk Agenda Utama Kongres
Gagasan ekonomi tersebut sejalan dengan arah perjuangan SI dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Lajnah Tanfidziyah SI Hamdan Zoelva mengatakan sejak Kongres SI 2010, dakwah ekonomi dan penguatan koperasi telah ditempatkan sebagai salah satu prioritas penting untuk menghadapi ketimpangan sekaligus membangun kemandirian umat.
Menurut Hamdan, dakwah tidak cukup hanya bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Penguatan ekonomi harus menjadi bagian dari strategi agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri.
“Maka koperasi merupakan jalan tepat untuk mengembalikan kesadaran ekonomi rakyat. Dakwah di bidang pendidikan dan sosial tetap berjalan, namun ekonomi harus menjadi prioritas agar kemandirian tercapai,” tegas Hamdan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah Kongres SI ke-42 yang tidak hanya bersifat organisatoris. Tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati” membawa agenda untuk menghubungkan nilai dakwah dengan pemberdayaan ekonomi yang lebih nyata.
Rocky Gerung: Koperasi Harus Menjadi Gerakan
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung yang hadir dalam diskusi tersebut menilai nilai-nilai koperasi memiliki hubungan kuat dengan Pancasila.
Menurut Rocky, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) membutuhkan dukungan negara agar tidak hanya berdiri sebagai kelembagaan administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Rocky menekankan kekuatan koperasi justru terletak pada gerakan yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat.
“Koperasi harus dipahami bahwa bukan semata-mata sebuah bangunan tapi adalah revolusi atau gerakan,” kata Rocky.
Karena itu, pengembangan koperasi desa menurutnya perlu dibangun dengan fondasi yang kuat, partisipasi masyarakat dan orientasi pada kebutuhan ekonomi warga, bukan sekadar mengejar jumlah kelembagaan yang terbentuk.
KDKMP Didorong Lebih dari Sekadar Kelembagaan
Gagasan tersebut menjadi relevan di tengah program pemerintah memperkuat koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian dari tingkat akar rumput. Tantangan terbesarnya kemudian bukan hanya bagaimana koperasi dibentuk, tetapi bagaimana badan usaha tersebut mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat rantai pasok, membuka akses pasar dan meningkatkan pendapatan anggotanya.
Dalam konteks itu, koperasi membutuhkan tata kelola yang profesional, sumber daya manusia yang kompeten, akses pembiayaan serta model bisnis yang mampu bertahan dalam persaingan.
Dari Gagasan ke Gerakan Ekonomi
Ferry menegaskan penguatan koperasi harus mampu menjawab perubahan zaman.
Koperasi yang dibutuhkan bukan sekadar lembaga penghimpun anggota, melainkan organisasi ekonomi yang modern, adaptif dan mampu memanfaatkan teknologi serta jaringan usaha.
“Semoga diskusi ini menjadi ruang bertukar gagasan dan melahirkan langkah konkret untuk memperkuat gerakan koperasi serta mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia,” kata Ferry.
Pesan tersebut menjadi penting menjelang kongres yang akan mempertemukan unsur Syarikat Islam dari berbagai wilayah. Kongres SI ke-42 di Surabaya diharapkan tidak berhenti pada konsolidasi organisasi, tetapi menghasilkan rumusan program yang dapat diterapkan setelah forum selesai.
Surabaya Menjadi Panggung Kemandirian Ekonomi
Kongres Nasional SI ke-42 akan berlangsung selama tiga hari, 18–20 Oktober 2026, di Asrama Haji Surabaya. Tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati” menempatkan kemandirian ekonomi sebagai salah satu isu sentral yang akan dibawa dalam forum tersebut.
Dengan demikian, diskusi pra-kongres di Jakarta menjadi semacam pintu masuk menuju agenda yang lebih besar.
Dari sejarah perjuangan ekonomi pada masa pergerakan, hingga tantangan koperasi di era modern, Syarikat Islam kini menghadapi pertanyaan yang lebih konkret: bagaimana menjadikan rakyat bukan hanya sebagai konsumen pembangunan, tetapi juga sebagai pemilik, pelaku dan penerima manfaat dari kekuatan ekonomi nasional.
Di titik tersebut, koperasi tidak cukup hanya dibangun sebagai struktur.
Koperasi harus hidup sebagai gerakan ekonomi rakyat—profesional dalam tata kelola, kuat dalam jaringan usaha, modern dalam teknologi, sekaligus tetap berpijak pada prinsip gotong royong dan keadilan.
Surabaya akan menjadi panggung berikutnya untuk menguji seberapa jauh gagasan “dakwah ekonomi” dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata menuju kemandirian ekonomi rakyat.
Komentar