JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat kemajuan Papua dengan membuka peluang peningkatan dana otonomi khusus hingga mencapai Rp12 triliun pada tahun mendatang.
Komitmen itu disampaikan saat ia memimpin rapat Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa, 16 Desember 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan komite eksekutif bertujuan memastikan dana pembangunan tidak terhambat di tingkat birokrasi, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
Presiden menekankan bahwa percepatan pembangunan harus mencakup seluruh sektor, tanpa pengecualian. Ia menilai Papua memerlukan perhatian khusus agar ketertinggalan di berbagai bidang dapat segera dikejar melalui program yang tepat sasaran dan terintegrasi.
Beragam program strategis nasional telah diarahkan untuk menjangkau wilayah Papua, mulai dari penyediaan makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, pengembangan kampung nelayan di kawasan pesisir, hingga penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan food estate. Pemerintah pusat juga mendorong pembangunan fasilitas umum yang merata hingga ke pelosok.
Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya penyelesaian proyek Jalan Trans Papua. Infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk membuka akses wilayah yang selama ini terisolasi sekaligus menekan biaya distribusi logistik yang tinggi.
Di bidang energi, Presiden menargetkan Papua mampu mandiri dengan memaksimalkan potensi lokal. Pemanfaatan energi surya dan pembangkit tenaga air berskala kecil di daerah terpencil, serta pengembangan bioenergi berbasis kelapa sawit, tebu, dan singkong, menjadi bagian dari strategi menuju swasembada energi.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Menteri Keuangan, dana otsus Papua tahun berjalan telah terealisasi sebesar Rp12,696 triliun. Namun, terdapat potensi penurunan alokasi menjadi sekitar Rp10 triliun pada tahun depan.
Menanggapi kemungkinan tersebut, Presiden menyatakan akan mengupayakan penyesuaian anggaran agar besaran dana otsus pada 2026 dapat kembali dipertahankan di kisaran Rp12 triliun, dengan melakukan efisiensi di sektor lain.
