JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam taklimat Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, Rabu (8/4/2026), di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik internasional.
Prabowo menyebut, subsidi BBM tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat kecil.
“Menteri-menteri ekonomi saya melaporkan bahwa BBM bersubsidi akan kita pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah membuka opsi penerapan harga pasar bagi kelompok masyarakat mampu melalui skema BBM nonsubsidi. Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan efisiensi anggaran negara.
“Orang-orang yang mampu, kalau ingin menggunakan BBM dengan kualitas lebih tinggi, silakan membayar sesuai harga pasar,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan bahwa ketahanan energi nasional tetap berada dalam kondisi aman, meskipun situasi global, khususnya di kawasan Timur Tengah, tengah mengalami ketidakpastian.
Ia menyoroti potensi gangguan pada jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz yang kerap menjadi titik krusial dalam rantai pasok energi dunia.
Meski demikian, Prabowo optimistis Indonesia memiliki sumber daya energi domestik yang cukup besar untuk menopang kebutuhan nasional. Ia menyebut batu bara sebagai salah satu potensi utama yang dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif.
“Cadangan kita sangat besar. Dari batu bara kita bisa menghasilkan solar, bahkan bensin. Selain itu, sumber lain seperti singkong dan jagung juga bisa menjadi energi alternatif,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor di tengah gejolak global.
