JurnalPatroliNews – Jakarta – Prancis tengah bersiap menorehkan langkah diplomatik penting dengan menyatakan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina dalam Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025. Presiden Emmanuel Macron diperkirakan akan secara langsung mengumumkan kebijakan ini, sebagai bagian dari upaya mendorong negara-negara lain untuk mengambil posisi serupa.
Langkah pengakuan ini akan dipertegas melalui forum internasional yang bakal digelar di New York. Dalam forum tersebut, Prancis berencana menjadi salah satu penyelenggara diskusi tingkat tinggi mengenai masa depan Palestina, yang digelar menjelang dimulainya Sidang Umum PBB.
Kebijakan ini muncul di tengah agresi militer Israel ke Jalur Gaza yang belum juga mereda sejak Oktober 2023, menimbulkan krisis kemanusiaan yang menelan nyawa hampir 60.000 warga Palestina. Serangan ini mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional, termasuk beberapa negara Barat yang sebelumnya dikenal sebagai sekutu Israel.
Sementara pengakuan atas Palestina sudah lama didorong oleh banyak pihak, baru sekarang Prancis menunjukkan sikap tegas. Menurut mantan Duta Besar Prancis untuk Israel, Gérard Araud, langkah ini mungkin dipicu oleh situasi darurat di Gaza, terutama memburuknya kondisi pangan dan meningkatnya korban jiwa. “Kemungkinan karena faktor urgensi yang akhirnya membuat Presiden Macron mengambil sikap sendiri,” kata Araud.
Di sisi lain, tekanan politik domestik juga turut mendorong keputusan ini. David Khalfa dari Jean Jaurès Foundation menyebut bahwa pernyataan provokatif dari pejabat Israel serta ketegangan sosial di dalam negeri Prancis menjadi pertimbangan serius. Prancis sendiri merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di Uni Eropa dan juga memiliki komunitas Yahudi yang signifikan.
Meski Prancis telah lama menyuarakan solusi dua negara, Macron sebelumnya menginginkan pengakuan terhadap Palestina dilakukan secara kolektif, idealnya bersamaan dengan proses normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Namun, karena pendekatan itu menemui jalan buntu, Paris memutuskan untuk bertindak secara independen.
Amelie Ferey dari Institut Hubungan Internasional Prancis menyatakan bahwa saat ini Paris berupaya membangun koalisi negara-negara yang siap mendukung pengakuan Palestina di forum PBB. Ia menyoroti Inggris dan Kanada sebagai dua negara yang berpotensi ikut mendukung langkah Prancis.
Namun, tantangan tetap ada. Di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer ditekan oleh anggota Partai Buruh untuk menyatakan sikap tegas. Meski Starmer berencana memanfaatkan pengakuan terhadap Palestina sebagai alat negosiasi gencatan senjata, ia tetap berhati-hati agar tidak merusak hubungan dengan Amerika Serikat, terutama menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke Skotlandia.
Prancis, meski tidak langsung terlibat dalam konflik, berupaya mengambil peran kunci dalam membentuk tatanan pasca-perang di kawasan. Menurut Camille Lons dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, Paris tengah menjalin kerja sama dengan Arab Saudi dalam menyusun rencana jangka panjang yang mencakup pelucutan senjata Hamas, penyelenggaraan pemilu di Palestina pada 2026, serta pembentukan pemerintahan teknokrat.
Rencana ini juga mempertimbangkan pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Gaza, termasuk kontribusi dari Mesir. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas dan mengakhiri dominasi Hamas, sambil mencari dukungan dari negara-negara seperti Qatar yang memiliki hubungan erat dengan kelompok tersebut.
Namun, realisasi visi ini masih dipenuhi tantangan. Pemerintahan Israel saat ini secara terang-terangan menolak solusi dua negara. Setelah hampir dua tahun serangan berkelanjutan, wilayah Gaza masih dihujani serangan udara, sementara pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat terus berlanjut.
Sekitar 500 ribu pemukim Israel kini tinggal di Tepi Barat wilayah yang dianggap ilegal oleh hukum internasional berdampingan dengan tiga juta warga Palestina. Sementara itu, sekitar 200 ribu pemukim Yahudi juga menghuni Yerusalem Timur, yang telah dianeksasi oleh Israel, membuat wacana pembagian wilayah menjadi semakin sulit.
David Khalfa menambahkan, selama Benjamin Netanyahu masih menjabat sebagai Perdana Menteri dan dianggap memperpanjang konflik demi keuntungan politik, upaya membangun kesepakatan damai antara Israel dan Arab Saudi akan sulit dicapai.
