JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pengalamannya saat mengikuti retret kabinet kedua yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 6 Januari 2026.
Dalam forum tertutup tersebut, Purbaya merasa mendapat sindiran keras dari Presiden, meski namanya tidak disebut secara eksplisit.
Pengakuan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri konferensi pers laporan APBN pada Kamis, 8 Januari 2026. Ia menceritakan bahwa Presiden Prabowo melontarkan pertanyaan tajam mengenai keseriusan pemerintah dalam menghadapi praktik manipulasi yang diduga masih terjadi di lingkungan perpajakan dan kepabeanan.
Menurut Purbaya, meski Presiden tidak secara langsung menatap atau menyebut dirinya, pesan tersebut jelas ia rasakan sebagai peringatan personal.
“Saya merasa itu ditujukan ke saya. Walaupun beliau tidak menyebut nama atau menoleh, rasanya langsung deg. Pesannya jelas,” ujar Purbaya sambil menepuk dadanya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti masih maraknya praktik under invoicing yang diduga melibatkan oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta celah penghindaran pajak yang juga menyeret aparat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Masih ada transaksi bernilai besar yang tidak tercatat dengan benar dan belum sepenuhnya terdeteksi, baik di sistem pajak maupun kepabeanan,” kata Purbaya.
Menindaklanjuti sorotan tersebut, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan akan melakukan penataan besar-besaran terhadap DJP dan DJBC. Langkah ini bertujuan memperkuat integritas, kedisiplinan, serta profesionalisme aparatur negara di kedua lembaga tersebut.
“Dalam satu hingga dua bulan ke depan, sistem perpajakan akan kita benahi secara serius. Coretax dan sistem pendukung lainnya akan diperkuat. Kita juga akan evaluasi pegawai yang masih menyalahgunakan kewenangan. Kalau masih ada, akan kita selesaikan,” tegasnya.
Sementara di sektor Bea dan Cukai, Purbaya menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pegawai yang gagal menunjukkan perbaikan kinerja.
“Untuk Bea Cukai, saya sudah jelas. Jika dalam waktu satu tahun tidak ada perbaikan signifikan, maka akan dirumahkan. Saya ingin melindungi sekitar 16 ribu pegawai agar tetap bekerja, tapi hanya mereka yang berkinerja baik. Yang tidak, akan kita keluarkan. Semua akan dipetakan secara objektif,” pungkasnya.
