JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah diminta tidak berhenti pada target swasembada, melainkan meningkatkan arah pembangunan pangan nasional menuju kedaulatan pangan yang lebih menyeluruh. Seruan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR, Prof. Rokhmin Dahuri, dalam program Jendela Negeri bertajuk “Memperkuat Kedaulatan Pangan”, Senin, 19 Januari 2026.
Rokhmin menilai swasembada hanya menitikberatkan pada satu ukuran, yakni produksi nasional yang lebih besar dibanding kebutuhan konsumsi. Menurutnya, indikator itu belum cukup untuk menjamin ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan.
“Kita harus naik kelas. Swasembada hanya melihat angka produksi, sementara kedaulatan pangan menuntut lebih dari itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kedaulatan pangan mensyaratkan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan seluruh produsen pangan sebagai indikator utama. Selain itu, masyarakat juga harus memiliki akses yang mudah terhadap pangan bergizi dengan harga terjangkau.
Rokhmin menyoroti masih timpangnya distribusi pangan antardaerah. Pulau Jawa, misalnya, kerap mengalami surplus, sementara wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Maluku masih menghadapi defisit pasokan. Kondisi ini, menurutnya, menuntut penguatan sistem logistik nasional, mulai dari pergudangan, transportasi, hingga jaringan distribusi terpadu.
Dengan logistik yang terintegrasi, komoditas pangan dari daerah surplus dapat disalurkan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia sehingga seluruh rakyat dapat menikmati pangan sehat dan terjangkau.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan. Rokhmin menegaskan, keberhasilan swasembada tidak boleh bersifat sementara akibat faktor musiman seperti banjir atau kemarau panjang.
“Jangan sampai satu tahun kita surplus, lalu tahun berikutnya kembali tergantung impor. Kedaulatan pangan harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan,” tutupnya.
