JurnalPatroliNews – Jakarta,- Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia, merotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) dan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (25/9/23).
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly mengucapkan selamat, kepada pejabat yang telah dilantik hari ini, agar mampu menggerakkan roda organisasi yang dipimpinnya, dan menjalankan amanah yang sangat berharga tersebut. Tentunya, dengan terus menunjukkan kinerja terbaik dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati, berdedikasi, loyal, serta berintegritas.
“Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama ini merupakan hasil dari pelaksanaan manajemen talenta, dan penyelenggaraannya telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebagai bagian dari implementasi pola pembinaan organisasi dan pembinaan karir pegawai, untuk lebih mendinamiskan kinerja dan roda organisasi agar terus menghasilkan kualitas yang semakin optimal,” ujar Menkumham.
Yasonna menjelaskan, soal mutasi dan promosi ini adalah hal yang biasa dalam dinamika organisasi, sebagai ‘tour of area and tour of duty, dan penyegaran. Pengangkatan itu, baik dalam alih tugas dan promosi jabatan, merupakan bentuk kepercayaan serta kehormatan yang harus dijunjung tinggi, dan diterima dengan penuh rasa syukur.
“Amanah yang diberikan dapat menjadi pemicu semangat dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas, sehingga, dapat melahirkan gagasan-gagasan baru untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kinerja organisasi,” jelasnya.
Acara Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PTM dan pejabat fungsional ahli utama ini, diikuti oleh para pimpinan tinggi yang dilantik, mulai dari jajaran Unit Eselon I, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT), di Graha Pengayoman, Jakarta.
Dalam pelantikan tersebut, pucuk pimpinan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali yang semula dipimpin Anggiat Napitupulu, kini resmi digantikan oleh Romi Yudianto yang sebelumnya merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB).
Komentar