JurnalPatroliNews | Jakarta – Gedung Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) terbengkalai. Bangunan yang menelan biaya hingga Rp11,4 miliar ini kini kondisinya sangat memprihatinkan lantaran tidak terawat.
Gedung yang beralamat di Desa Seray, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, ini sejak dibangun pada tahun 2023 hingga kini belum pernah digunakan. Ironisnya, meski tergolong baru, terdapat banyak keretakan pada sejumlah tembok gedung. Bahkan, pagar gedung pernah mengalami roboh. Kini, kondisi gedung sudah dikelilingi semak dan rumput liar hingga nyaris menjadi hutan.
Menurut salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Pesibar, Farid Wijaya, pembangunan gedung PKK ini tidak tepat sasaran, lantaran masih banyak kebutuhan vital masyarakat lainnya di Kabupaten Pesibar. Di antaranya pembangunan gedung sekolah serta peningkatan jalan antarkampung dan jalan pedukuhan.
Farid mengatakan, pembangunan gedung PKK Kabupaten Pesibar ini terkesan tanpa perencanaan yang matang. Bahkan, kata Farid, pengerjaan fisik gedung juga terkesan asal jadi. Oleh karena itu, dirinya sangat menyayangkan tindakan Pemerintah Kabupaten Pesibar yang dianggapnya telah menghabiskan dana APBD dengan sia-sia.
“Menurut keyakinan saya, pembangunan gedung PKK ini tidak tepat sasaran, hanya menghamburkan uang APBD saja, mubazir. Saya menganggap kegiatan ini hanya buang duit APBD secara ugal-ugalan saja. Akibatnya, sekarang gedung ini menjadi hutan dan menjadi sarang hantu,” ungkapnya, Kamis (12/11/2026).
ADA DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN GEDUNG PKK
Farid, yang juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah (LP2D), mengatakan ada dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung PKK ini.
Dia mencium aroma sejumlah indikasi korupsi sejak perencanaan pembangunan hingga pengerjaan proyek gedung. Dari perencanaan, sudah ada dugaan korupsi berupa mark-up harga pagu. Selain dugaan mark-up harga pagu, ada juga dugaan korupsi saat pengerjaan fisik proyek gedung. Dalam pengerjaannya juga diduga terjadi pengurangan mutu atau tidak sesuai spesifikasi.
“Tidak mungkin nilai proyek sampai belasan miliar, padahal gedungnya tergolong kecil. Paling luas bangunan gedung hanya sekitar 16 x 25 meter saja. Terus pengerjaannya juga asal-asalan. Akibatnya, bangunan cepat rusak. Buktinya, sudah banyak keretakan pada tembok gedung. Bahkan, baru tiga bulan dibangun, pagar gedung juga sudah roboh,” tegasnya.
Tak sampai di situ, Farid mengaku sudah melaporkan dugaan korupsi pembangunan gedung PKK ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2025 lalu.
Dia berharap agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan pembangunan proyek Gedung PKK Kabupaten Pesibar ini, baik bupati, pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, segera diperiksa oleh APH.
Seperti diketahui, proyek gedung PKK Kabupaten Pesibar ini dibangun pada tahun 2023 saat Bupati Pesibar dijabat oleh Agus Istiqlal.
Eks bupati yang kontroversial ini viral setelah sejumlah hartanya diungkap di media JurnalPatroliNews oleh seorang tokoh masyarakat Kabupaten Pesibar, Farid Wijaya.
Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat puluhan titik lokasi aset milik mantan Bupati Agus Istiqlal yang terdeteksi oleh Tim LP2D. Dari daftar puluhan titik harta yang berhasil didata oleh LP2D, ternyata kebanyakan tidak terdaftar dalam LHKPN.
Kontroversi lainnya, mantan bupati ini disebut mewariskan utang Pemerintah Daerah (Pemda) Pesibar hingga Rp130 miliar kepada sejumlah perusahaan kontraktor, yang hingga kini masih dipertanyakan.
Sampai saat ini, mantan Bupati Pesibar Agus Istiqlal memilih tetap bungkam. Dia enggan memberikan keterangan kepada JurnalPatroliNews, meski berkali-kali dihubungi.
(Roni)
Komentar