Karena bahan baku ini terbatas, sehingga harganya menjadi tinggi.
Jadi, memang ini (moratorium) adalah satu pilihan yang harus kita lakukan cepat atau lambat,” tuturnya.
Namun, dia menekankan agar kebijakan moratorium yang terus digaungkan ini perlu ada sosialisasi terlebih dahulu kepada pelaku usaha.
Menurutnya, moratorium perlu diberlakukan pada pelaku usaha yang baru mau membangun atau sedang mengurus perizinan untuk membangun smelter nikel di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga 2021 terdapat 21 smelter mineral yang telah beroperasi.
Hingga 2024 ditargetkan sebanyak 53 smelter mineral bisa beroperasi.
“Hanya masalahnya sekarang, bahwa jangan sampai kebijakan kita ini datangnya mendadak, sehingga persiapan untuk mereka, teman-teman kita yang bangun smelter ini tidak cukup.
Terutama bagi yang sedang membangun, ini kalau tiba-tiba dihentikan tentu ini akan berakibat investasi yang rugi,” tuturnya.
Namun menurutnya, pembangunan smelter baru memang perlu dibatasi, sehingga generasi berikutnya masih bisa menikmati sumber daya nikel RI.
Komentar