Saurip menegaskan perlunya reformasi menyeluruh, termasuk reformasi birokrasi, agar negara kembali pada hakikatnya sebagai alat dan wadah seluruh rakyat. Ia mengkritik mentalitas aparat yang merasa sebagai majikan, padahal sejatinya mereka adalah karyawan rakyat. “Di seluruh dunia, yang memberi upah adalah rakyat. Di rumah namanya pembantu rumah tangga, di kantor namanya karyawan. Tapi di Indonesia, rakyat yang menggaji malah dibentak-bentak. Ini harus ditata ulang,” ujarnya tajam.
Ia menilai, keberanian untuk melakukan pembenahan besar-besaran sangat mungkin diwujudkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya memiliki kepedulian tinggi terhadap kemanusiaan dan rakyat kecil. “Sebesar apa pun tekanan, Bapak Presiden jangan mundur. Indonesia hari ini butuh pemimpin yang berani mendobrak dan melakukan koreksi sejarah. Semangat dan kepedulian Pak Prabowo sudah terbukti. Jangan ragu,” serunya.
Saurip juga menyampaikan pesan moral kepada generasi tua, termasuk dirinya sendiri, untuk mengakui kesalahan masa lalu. “Kita, terutama yang pernah berada dalam kekuasaan, wajib hukumnya untuk malu. Jangan merasa benar sendiri. Negara ini adalah milik bersama, bukan milik elite. Sejarah harus diperbaiki, nilai luhur harus dilanjutkan, sementara kesalahan operasional harus dihentikan,” pungkasnya.
Dengan menegaskan kembali hakikat negara sebagai milik rakyat dan pentingnya etika dalam setiap kebijakan, Saurip berharap Indonesia dapat keluar dari lingkaran kesalahan sejarah. “Jangan sampai rakyat kembali menjadi objek percobaan gagasan elite. Ketika gagal, yang menanggung risiko adalah rakyat, bukan para penguasa,” katanya, menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menata ulang seluruh sistem bernegara demi keadilan sosial dan kemanusiaan.*
