“Semua polster tidak mengonfirmasi itu. Setahun yang lalu, saya melakukan survei, 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi Kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data,” ujarnya.
Bagi Umam, isu perpanjangan periodisasi jabatan kepala negara ini masih berkaitan dengan keberlangsungan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dia mengendus adanya usaha mempertahankan kepentingan bisnis politik dan kekuasaan dari kalangan elit.
“Maka sebenarnya yang diperjualbelikan untuk operasi politik ini adalah kepentingan korporasi, bisnis politik dan kekuasaan, yang sengaja memang dilakukan. Bisnis ini butuh kepastian. Nah kepastian ini diterjemahkan sebagai sebuah penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan,” tutur Umam.
Komentar