Tony Rosyid: Publik Ibarat Rumput Kering, Mudah Terbakar oleh Kebijakan Tak Adil

JurnalPatroliNews – Jakarta – Analis politik Tony Rosyid menilai kerusuhan dan gelombang protes yang terjadi belakangan ini bukanlah peristiwa spontan. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara khusus dikutip dari kanal YouTube Refly Harun Podcast. Menurut Tony, insiden yang bahkan menelan korban jiwa tersebut merupakan akumulasi kekecewaan serta kemarahan publik yang telah lama terpendam, dan semakin diperburuk oleh dinamika politik internal.

Rosyid menjelaskan fenomena ini menggunakan sebuah metafora. Ia mengibaratkan “rumput kering” sebagai masyarakat yang mudah marah dan rentan provokasi. Sementara itu, “bensin” adalah kelompok serta pebisnis yang merasa kehilangan kekuasaan di bawah pemerintahan saat ini. Pemicu kerusuhan disebutnya sebagai “tikus,” yaitu kebijakan yang tidak adil atau pernyataan provokatif. Terakhir, ada “lampu minyak,” yang merujuk pada pihak-pihak yang sengaja “menyalakan” situasi untuk menciptakan kekacauan.

Selain itu, Rosyid juga mengkritik kurangnya tanggung jawab moral di kalangan pejabat publik Indonesia. Ia membandingkan pejabat di Indonesia dengan di negara lain, di mana seorang negarawan akan mengundurkan diri setelah insiden besar sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini, menurutnya, belum menjadi budaya di tanah air.

Lebih lanjut, wawancara ini menyoroti persaingan politik antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo sebagai salah satu faktor pendorong kerusuhan. Rosyid berpendapat bahwa konflik ini didorong oleh dua kepentingan yang tidak dapat didamaikan: keinginan Prabowo untuk memimpin tanpa intervensi dan kebutuhan Jokowi untuk tetap campur tangan demi masa depan keluarga serta partai politiknya.

Di akhir wawancara, Rosyid mengungkapkan kekhawatiran terkait tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo. Ia melihat adanya kurangnya koordinasi dan komunikasi antara presiden dan bawahannya. Ia berpendapat, kurangnya kohesi ini dapat memperlambat respons pemerintah terhadap kerusuhan dan berpotensi membahayakan stabilitas keamanan nasional di masa depan.