Jurnalpatrolinews – Jayapura : TNI mengajar di sekolah? Itu sebenarnya bukti kegagalan nasionalisme Indonesia di West Papua. Negara sadar, tra bisa pertahankan Papua dengan senjata (represi fisik). Maka, represi psikis (represi ideologi) dilancarkan, dengan target usia dini (SD).
Kenapa target usia dini? Indonesia sadar atas peningkatan kesadaran perjuangan kemerdekaan Papua dalam generasi muda Papua. Maka walau guru bukan profesi TNI, mereka akan paksa mengajar sambil buat propaganda humanis, dan menyalakan pegawai guru yang tidak aktif.
Kenapa guru aktif? Bagaimana bisa guru mengajar ditengah ancaman teror operasi militer besar-besaran? Bagaimana mungkin murid mau masuk belajar sementara gedung2 sekolah dijadikan pos penginapan TNI yang sedang operasi?
Ini persis tahun 1980an di Kebo, Paniai. Yang satu generasi dengan saya lihat dan alami kelakuan TNI. Saya saksikan bagaimana represi TNI di sekolah tempat kedua orang tua saya mengajar. Mereka masuk kelas ambil alih peran guru dan ajari sejarah dan nasionalisme Indonesia.
Di sebelah sekolah, SD Inpres Kebo I (dulunya), banyak rakyat direndam di kolam berminggu-minggu sambil ditembaki bak kelinci percobaan, kami saksikan sendiri. Ditengah jalan, rakyat dipalang dan dipaksa menyanyi lagu perjuangan Indonesia, bila tidak dipukul/ditikam.
Tidak hanya disitu, gadis-gadis desa yang cantik dijadikan pekerja sex melayani TNI di Pos Militer. Saya ingat, anak perempuan dari Pak guru marga Kayame (saya lupa namanya) meninggal akibat melayani TNI. Sementara ternak piaraan ditembak dan pemiliknya diminta denda ganti uang peluru, dll.
Lalu apakah mereka berhasil tumbuhkan nasionalisme NKRI? Tidak! saya justru dilahirkan dan dididik untuk mengerti apa itu penjajahan. Jadi, TNI masuk sekolah, justru hanya akan melahirkan trauma (kekerasan psikologi) pada murid2 SD, dan mereka kelak akan menjadi pejuang kemerdekaan!
Pertanyaan berikut, apakah benar Papua minim guru? Jawabannya, ya! Alasannya jelas, guru-guru banyak yang tersedot masuk menjabat di daerah2 pemekaran kabupaten, distrik, dll, yang pendapatannya lebih tinggi dibanding guru. Karena SDM bukan prioritas Indonesia membangun orang Papua.
Jadi mau bilang guru pemalas? Tidak! itu adalah dampak dari sistem dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Papua yang bias dengan kepentingan kolonialisme dan kapitalisme (penguasaan SDA). Jadi semua aktivitas pemerintahaan dan programnya di Papua itu bobrok sebenarnya, karena orientasi kekuasaan bukan orientasi pembangunan rakyat secara singguh-sungguh.
Trada grand desain pembangunan berkelanjutan, karena tujuan negara hanya memantapkan penguasaannya terhadap sumber daya alam Papua. Jadi kalau bolang guru pemalas, lalu bagaiamana dengan banyak regulasi kekususan dalam Otsus tang terus dikandaskan Jakarta? Jadi jangankan kelas SD yang dimasuki TNI secara arogan, di pemerintahan provinsi, kabupaten hingga di semua sektor dimasuki TNI yang memainkan peran invisible hands.
Makanya, kalau mau Papua ini sejahtera? termasuk bila ingin pendidikan terpenuhi baik, contohilah Timor Leste yang prioritas banguN SDM setelah merdeka, atau Kuba, atau Vanuatu, atau jepang yang bangkit dari puing-puing kehancuran, dll. Karena pendidikan tanpa kebebasan/kemerdekaan itu seperti makan sayur tanpa garam, yang terpaksa makan karena lapar! Eh?
Penulis adalah Aktivis Papua, Juru Bicara Internasional KNPB Pusat (suara meepago)
Komentar