JurnalPatroliNews – Jakarta – Dalam upaya mempercepat langkah menuju negara maju, pemerintah Indonesia menargetkan keanggotaan penuh dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam kurun waktu maksimal tiga tahun ke depan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, saat menghadiri acara Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Smesco Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Yusril menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan seratus tahun kemerdekaan Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun adalah salah satu kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut, sehingga di usia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi bangsa yang lebih maju.
Lebih jauh, Yusril menyebutkan bahwa salah satu prasyarat utama untuk bergabung dengan OECD adalah kesediaan Indonesia untuk mengadopsi dan menyesuaikan diri dengan berbagai konvensi yang diusung organisasi tersebut. Di antaranya adalah komitmen bersama untuk memberantas korupsi, menciptakan iklim yang kondusif, serta menerapkan norma-norma hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang adil dan konsisten merupakan kewajiban utama negara. “Menegakkan keadilan dan memastikan kepastian hukum adalah tanggung jawab utama negara, dan kita harus menjadikannya sebagai prioritas utama dalam perjalanan menuju keanggotaan OECD,” tuturnya.
Komentar