JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Bupati Kolaka Timur (Koltim) sekaligus politisi Partai NasDem, Abd Azis, tercatat memiliki kekayaan hampir Rp8 miliar. Sorotan terhadap asetnya menguat setelah ia diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui situs resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Jumat (8/8/2025), Abd Azis melaporkan kekayaannya untuk periode 2024 pada 25 Maret 2025.
Rincian Aset
Dalam laporannya, Abd Azis memiliki 14 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp6,41 miliar. Di antaranya:
- Tanah dan bangunan seluas 420/226,91 m² di Kota Kendari (hasil sendiri) senilai Rp1,55 miliar.
- Tanah seluas 19.934 m² di Kota Kendari (hasil sendiri) Rp410 juta.
- Tanah seluas 19.940 m² di Kota Kendari (hasil sendiri) Rp410 juta.
- Tanah seluas 805 m² di Kota Kendari Rp360 juta.
- Tanah seluas 6.087 m² di Kabupaten Mamuju Rp260 juta.
- Tanah seluas 2.698 m² di Mamuju (warisan) Rp320 juta.
- Tanah seluas 1.190 m² di Mamuju (warisan) Rp360 juta.
- Tanah seluas 4.068 m² di Mamuju (warisan) Rp460 juta.
- Tanah seluas 1.640 m² di Mamuju (warisan) Rp360 juta.
- Tanah seluas 469 m² di Mamuju (warisan) Rp360 juta.
- Tanah seluas 2.404 m² di Mamuju (warisan) Rp410 juta.
- Tanah seluas 2.903 m² di Mamuju (warisan) Rp460 juta.
- Tanah seluas 219 m² di Mamuju (warisan) Rp410 juta.
- Tanah seluas 9.871 m² di Koltim (hasil sendiri) Rp280 juta.
Kendaraan dan Harta Lain
Abd Azis juga melaporkan kepemilikan kendaraan dan mesin senilai Rp885 juta, meliputi:
- Toyota Hilux 2.4G (2020) Rp390 juta
- Toyota Innova Venturer 2.4A (2020) Rp390 juta
- Motor KTM 85 SX (2020) Rp5 juta
- Motor Yamaha BJ8 W (2020) Rp10 juta
Harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp268,95 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp533,74 juta. Ia juga memiliki utang Rp106 juta.
Jika dikalkulasikan setelah pengurangan utang, total kekayaan Abd Azis mencapai Rp7.991.694.886 atau sekitar Rp7,99 miliar.
Saat ini, Abd Azis telah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit.
