“Pakar Hak Asasi Manusia PBB telah menyampaikan keprihatinan serupa dalam surat yang dikirim ke pemerintah,” tulisnya.
Selama masa pembahasan rancangan KUHP, PBB menyebut pihaknya telah menyerukan ke pemerintah dan DPR untuk memastikan produk hukum ini seusai dengan HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Kami mendorong pemerintah untuk tetap terlibat dalam dialog konsultatif terbuka dengan masyarakat sipil yang lebih luas dan pemangku kepentingan untuk menangani keluhan dan memastikan bahwa proses reformasi sejalan dengan komitmen global Indonesia,” tulis dalam keterangan.
Komentar