JurnalPatroliNews – Denhaag– Prinsip Intelijen mengarahkan fokus pekerjaan kepada: Spesies yang paling rentan dan pelanggar yang paling produktif, mengingat memiliki dampak yang panjang dan bertahan lama terhadap lingkungan. Mengingat dampak tak terbantahkan dari jaringan kriminal pada keanekaragaman hayati laut, pendekatan peradilan pidana diperlukan untuk membantu menekan tumbuhnya fenomena ini. Untuk implementasi SDG 14 yang efektif dan perlindungan Maritim, menggabungkan pola pikir pembangunan terhadap sistem dan peradilan pidana adalah langkah maju yang berdampak.
Tujuan SDG 14 atau Pembangunan Berkelanjutan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Potensi Maritim secara Berkelanjutan
SDG 14 PBB adalah tentang melestarikan dan menggunakan sumber daya maritim, laut, dan kemaritiman secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Komisi Keadilan Margasatwa menawarkan perspektif peradilan pidana tentang masalah ini; fokus pada kegiatannya adalah mengkhususkan diri dalam menangani kegiatan ilegal – “I” dalam penangkapan ikan IUU (illegal, unreported, and unregulated fishing), dalam hal ini memiliki makna penangkapan ikan ilegal (Illegal Fisihing), tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Melalui pembingkaian ini, fokus pekerjaan ini juga termasuk memeriksa konvergensi kejahatan penangkapan ikan IUU yang menyatu dengan isu-isu seperti perdagangan manusia (traficking) dan penyelundupan narkoba, serta memungkinkan kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, dan penipuan. Fasilitator utama kejahatan di sektor perikanan ini perlu dimasukkan sebagai bagian penting dari diskusi tentang penerapan SDG 14.
Pekerjaan Komisi Keadilan Margasatwa menunjukkan bahwa perusakan lingkungan kita dan perdagangan spesies yang rentan dapat ditangani secara efektif melalui upaya anti-korupsi, penegakan hukum yang strategis dan sumber daya yang tepat, dan dengan memperkuat supremasi hukum.
Pendekatan Komisi Keadilan Satwa Liar
Saat menangani kejahatan perikanan, Komisi Keadilan Margasatwa menerapkan strategi yang sama seperti yang digunakan untuk kejahatan satwa liar terestrial. Investigasi berbasis intelijen yang memakan waktu bertahun-tahu , menggunakan metodologi penegakan hukum tepercaya untuk mengganggu dan membongkar jaringan kriminal. Beberapa aktor yang paling bertanggung jawab atas perdagangan spesies laut berbasis sistem di darat, mengatur, merusak, dan menghubungkan pasokan dengan permintaan. Pendekatan Komisi Keadilan Margasatwa berfokus pada menekan dalam upaya menghilangkan gerak langkah aktor-aktor berbasis darat ini agar berdampak juga di sistem kelautan.
Komentar