JurnalPatroliNews – Jakarta – Lonjakan biaya hidup kembali memicu gelombang unjuk rasa besar di berbagai wilayah Iran. Aksi protes tersebut berujung pada bentrokan terbuka antara warga dan aparat keamanan, yang menelan korban jiwa.
Mengutip laporan Al Jazeera, sedikitnya tujuh orang dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Selain itu, sekitar 30 orang diamankan aparat dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum.
Aksi massa ini mulai mencuat sejak Minggu, 28 Desember 2025, dan terus berlanjut hingga Kamis, 1 Januari 2026. Ketegangan meningkat seiring meluasnya demonstrasi ke berbagai kota.
Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi mencekam. Pasukan keamanan tampak melepaskan tembakan ke arah kerumunan demonstran, sementara warga berlarian menyelamatkan diri di tengah kepulan asap yang menutup jalanan.
Seorang saksi mata yang diwawancarai media Inggris, The Guardian, menggambarkan kondisi di lapangan seperti zona konflik bersenjata.
“Keadaannya seperti perang. Aparat menembak tanpa ampun,” ungkapnya, dikutip Jumat, 2 Januari 2026.
Direktur Eksekutif Pusat Hak Asasi Manusia Abdorrahman Boroumand di Iran, Roya Boroumand, menilai kemarahan masyarakat berakar pada merosotnya nilai mata uang nasional yang berdampak langsung pada kebutuhan hidup sehari-hari.
Menurutnya, kekecewaan publik juga diperparah oleh tata kelola negara yang dinilai buruk, praktik korupsi, serta kebijakan pemerintah yang dianggap memperparah penderitaan rakyat.
Boroumand menambahkan, negara kerap merespons setiap aksi protes bernuansa kritik terhadap pemerintah sebagai pelanggaran hukum. Kondisi ini, kata dia, memicu siklus berulang antara ledakan kemarahan warga dan tindakan represif aparat.
“Ketika negara menutup ruang protes yang sah, yang terjadi adalah kemarahan massal yang berujung pada penindakan keras dan korban jiwa,” pungkasnya.
