Boris Johnson Menolak Untuk Mempertahankan Tagihan Pajak Dewan Sebesar £ 50.000 Yang Belum Dibayar Atas Properti Dominic Cummings

  • Whatsapp

Jurnalpatrolinews – London : Perdana Menteri Boris Johnson menolak untuk membela penasihat utamanya Dominic Cummings atas tagihan pajak dewan sebesar £ 50.000 yang belum dibayar.

Mr Cummings adalah subjek pertanyaan di House of Commons dari Kota Durham Anggota parlemen Mary Kelly Foy.

Bacaan Lainnya

Dia menyoroti perjalanan 260 milnya dari London ke Durham pada puncak penguncian nasional pertama, yang menyebabkan keluhan bahwa tokoh pemerintah senior gagal mematuhi aturan mereka sendiri. Mr Cummings juga mengantar keluarganya ke Istana Barnard, kemudian menawarkan alasan aneh bahwa dia melakukannya untuk menguji penglihatannya.

Selain itu, Foy menyoroti dua bangunan di properti keluarga Cummings, di pinggiran Durham, yang tampaknya dibangun tanpa izin perencanaan.

Diyakini pajak dewan yang belum dibayar atas properti mencapai antara £ 30.000 dan £ 50.000, tetapi otoritas lokal telah menghapus tagihan karena jumlah waktu yang telah berlalu.

Alih-alih menanggapi poin yang dia ajukan, Johnson menyerang Ms Foy dan Partai Buruh.

Dia berkata: “Saya pikir apa yang mungkin telah merusak kepercayaan dan pemahaman orang-orang tentang apa yang pemerintah coba lakukan adalah penilaian poin politik partai yang konstan dan upaya untuk mengaburkan apa yang kami coba lakukan, oleh partai Buruh dan oleh wanita terhormat.

“Saya pikir hal terbaik adalah menasihati konstituennya apa yang harus dilakukan untuk mengikuti panduan, untuk menularkan virus, dan mari kita semua melakukannya bersama-sama.”

Anggota parlemen Durham bulan lalu Anggota parlemen dari Partai Buruh Durham menuntut jawaban atas keputusan untuk tidak memperbarui pajak dewan yang terhutang oleh Dominic Cummings pada dua properti County Durham.

Ms Foy, Grahame Morris dan Kevan Jones menulis kepada Valuation Office Agency meminta penjelasan lengkap tentang mengapa itu dibuat dan untuk diperiksa ulang.

Mereka mengatakan bahwa jika pajak dewan tidak dibayar, di samping pelanggaran historis peraturan perencanaan, hal itu dapat menjadi preseden bahwa mereka yang memegang kekuasaan tidak akan menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka, yang merusak kepercayaan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Para politisi menulis: “Keputusan Tuan Cummings untuk mengunjungi Durham selama penguncian, dan kemudian keputusan selanjutnya oleh Kantor Penilaian untuk tidak mengejar pajak dewan yang ketinggalan zaman ini telah menciptakan kemarahan dan frustrasi yang sangat besar di daerah pemilihan kami dan di seluruh negeri, dan hanya akan berdampak pada semakin mengikisnya kepercayaan pada hukum dan peraturan kita.

Pemimpin Dewan County Durham Simon Henig juga telah meminta pejabat kepala melihat semua kemungkinan opsi untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Pos terkait