JurnalPatroliNews | Jakarta – Kasus korupsi yang menyeret proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar Ekuador, Coca Codo Sinclair, berakhir dengan vonis terhadap mantan Presiden Lenín Moreno. Ia dinyatakan bersalah sebagai pelaku utama tindak pidana suap dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.
Putusan Tribunal Pengadilan Nasional Ekuador di Quito dibacakan Jumat, 28 Agustus 2026. Moreno yang kini berusia 73 tahun juga dikenai larangan permanen menduduki jabatan publik.
Perkara ini berkaitan dengan proyek Coca Codo Sinclair yang dikerjakan perusahaan China, Sinohydro, dan mulai beroperasi pada 2016. Di balik proyek strategis tersebut, penyidik menemukan dugaan skema pembayaran suap bernilai besar.
Kejaksaan Agung Ekuador menyebut Sinohydro diduga membayarkan sekitar US$76,1 juta sepanjang 2009 hingga 2018. Pembayaran tersebut diduga disamarkan melalui kontrak konsultasi fiktif, kemudian dialirkan lewat rekening luar negeri, perusahaan cangkang dan yurisdiksi suaka pajak.
Jaksa menyatakan keluarga Moreno menerima lebih dari US$1 juta ketika Moreno menjabat Wakil Presiden Ekuador pada 2007–2013. Pengadilan menilai Moreno menggunakan pengaruh jabatannya untuk membantu proses yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Hakim Manuel Cabrera menyatakan perbuatan Moreno sesuai dengan dakwaan jaksa, yakni tindak pidana suap oleh pejabat publik. Selain Moreno, istrinya Rocío González, putrinya Irina Moreno, dua saudara laki-laki serta saudara iparnya juga dinyatakan bersalah. Mereka masing-masing dihukum dua tahun enam bulan penjara.
Mantan Duta Besar China untuk Quito, Cai Runguo, turut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.
Penyelidikan kasus yang dikenal sebagai perkara Sinohydro tersebut dimulai pada Maret 2023. Penyidikan kemudian berkembang dan menyeret keluarga Moreno, pengusaha lokal serta sejumlah mitra bisnis asal China.
Coca Codo Sinclair merupakan proyek energi strategis sekaligus pembangkit hidroelektrik terbesar Ekuador. Namun, sejak beroperasi, fasilitas tersebut menghadapi sejumlah persoalan teknis dan kritik terkait kondisi infrastrukturnya.
Moreno tetap membantah tuduhan. Ia mengaku tidak pernah menandatangani maupun mengawasi kontrak proyek tersebut dan meminta penyidik memeriksa pihak yang menurutnya memiliki kewenangan atas kontrak.
Pembelaan itu tidak mengubah putusan pengadilan. Moreno, yang pernah menjadi wakil presiden pada 2007–2013 dan presiden pada 2017–2021, kembali ke Ekuador dari Paraguay untuk menghadapi persidangan.
Vonis ini menegaskan risiko hukum di balik pengelolaan proyek infrastruktur strategis yang melibatkan pejabat, pengusaha, keluarga politik dan mitra bisnis lintas negara.
Komentar