JurnalPatroliNews – Jakarta – Hubungan antara Ekuador dan Kolombia memanas setelah langkah sepihak pemerintah Ekuador memulangkan ratusan warga Kolombia yang sedang menjalani hukuman di penjara negara tersebut.
Deportasi ini dilakukan tanpa koordinasi resmi dengan otoritas Kolombia, memicu reaksi keras dari Presiden Gustavo Petro dan Kementerian Luar Negeri Kolombia.
Menurut otoritas setempat, pemulangan para narapidana berlangsung melalui pos perbatasan darat di Rumichaca, Provinsi Carchi, Ekuador. Gubernur Diana Pozo menyebutkan sekitar 800 narapidana telah dipindahkan, sementara pemerintah Kolombia mencatat sekitar 450 orang telah diterima kembali hingga Sabtu, 26 Juli 2025.
Badan pengelola lembaga pemasyarakatan Ekuador, SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral), menyatakan bahwa lebih dari 700 warga Kolombia kini sedang dalam proses pemulangan. Mereka menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas nasional.
“Pemulangan narapidana asing merupakan wujud nyata upaya kami untuk menjaga ketertiban dan memperkuat keamanan nasional,” tulis SNAI dalam rilis resminya yang dikutip AFP.
Kebijakan tersebut sejalan dengan program Presiden Daniel Noboa yang sejak tahun 2024 berkomitmen mengurangi kepadatan di penjara dengan memulangkan warga negara asing, terutama warga Kolombia. Tahap awal deportasi telah dimulai sejak April 2025.
Namun, kebijakan ini tidak disambut baik oleh pemerintah Kolombia. Presiden Petro menyebut langkah Ekuador sebagai tindakan tergesa-gesa yang mengabaikan hak asasi tahanan.
“Pemulangan narapidana semestinya dilakukan secara bersama dan terkoordinasi agar hak-hak mereka tidak dilanggar,” tegas Petro.
Pemandangan dramatis terjadi di perbatasan pegunungan Andes, saat sejumlah narapidana berpakaian oranye dikawal ketat oleh aparat. Beberapa di antaranya terlihat mengenakan pakaian kasual, berolahraga ringan sambil meneriakkan keinginan untuk melintasi batas negara.
Seorang pejabat dari kantor Gubernur Carchi yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa gelombang deportasi dimulai pada Jumat, 25 Juli 2025, dan menargetkan sekitar 870 narapidana—mewakili sekitar 60 persen dari total warga Kolombia yang ditahan di penjara-penjara Ekuador.
Sementara itu, pejabat Kota Ipiales, Juan Morales, mengeluhkan kurangnya pemberitahuan dari pihak Ekuador. “Kami harus bekerja ekstra untuk menerima para deportan karena tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya,” ujarnya.
Namun tudingan itu dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Ekuador, yang mengklaim telah menginformasikan rencana ini kepada Kolombia sejak 8 Juli. Wali Kota Ipiales, Amilcar Pantoja, menambahkan bahwa narapidana yang tidak memiliki proses hukum di Kolombia akan dibebaskan setibanya di negara asal.
Langkah Ekuador ini terjadi di tengah lonjakan kekerasan dalam negeri, yang dalam beberapa tahun terakhir diperburuk oleh aktivitas geng narkotika. Banyak dari jaringan kriminal ini disebut melibatkan warga asing, termasuk dari Kolombia.
Tingkat pembunuhan di Ekuador meroket dalam enam tahun terakhir, dari 6 kasus per 100.000 penduduk pada 2018 menjadi 38 kasus pada 2024, menjadikannya salah satu negara paling berbahaya di Amerika Latin.
