JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, telah menyetujui rencana ofensif untuk merebut Kota Gaza sekaligus memanggil 60 ribu pasukan cadangan. Kebijakan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Israel pada Rabu (20/8/2025), di tengah derasnya tekanan diplomatik agar perang segera dihentikan.
Langkah terbaru itu menambah tekanan terhadap Hamas, sementara mediator dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat masih menunggu respons resmi Israel terkait tawaran gencatan senjata terbaru. Seorang pejabat senior Israel menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang pada syarat mutlak: semua sandera harus dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan.
“Sekarang keputusan ada di pihak Israel,” kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Mesir, dikutip AFP. Qatar menilai proposal terbaru hampir sama dengan draft sebelumnya yang pernah disetujui Israel.
Usulan gencatan senjata dari Hamas mencakup penghentian pertempuran selama dua bulan, pembebasan bertahap sandera dan tahanan, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Namun, kabinet keamanan Israel justru memberikan restu pada operasi darat di Kota Gaza, meski banyak pihak mengingatkan potensi memburuknya krisis kemanusiaan.
Kondisi di Gaza sendiri semakin memprihatinkan. Otoritas pertahanan sipil melaporkan 48 korban jiwa akibat serangan udara Israel pada Selasa (19/8/2025). “Situasi di lapangan sudah sangat gawat dan sulit ditoleransi,” ujar juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal.
Militer Israel enggan merinci pergerakan pasukan, hanya menegaskan bahwa operasi ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur militer Hamas. “Kami tetap berusaha melakukan langkah pencegahan demi meminimalkan korban sipil,” tulis pernyataan resmi.
Sejak serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di Israel, serangan balasan terus berlanjut. Data Kementerian Kesehatan Gaza yang diakui PBB menyebut lebih dari 62 ribu warga Palestina telah meninggal, mayoritas adalah warga sipil.
