JurnalPatroliNews – JAKARTA — Izin bagi kapal Indonesia untuk melintasi Selat Hormuz dinilai sangat bergantung pada skema negosiasi “take and give” yang bersifat tertutup antara negara-negara terkait.
Pengamat hubungan internasional dari President University, Teuku Rezasyah, menyebut praktik tersebut merupakan hal lazim dalam situasi krisis geopolitik, di mana negara saling menukar kepentingan strategis untuk memperoleh akses.
“Biasanya akan ada take and give yang dirahasiakan karena negara-negara itu saling mempelajari keberhasilan satu sama lain,” ujar Teuku, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, dalam konteks meningkatnya tensi di kawasan Timur Tengah, mekanisme tersebut menjadi kunci utama dalam menentukan apakah suatu negara dapat memperoleh izin melintas, bukan sekadar hubungan diplomatik biasa.
Ia menjelaskan, ketatnya regulasi serta tingginya biaya operasional di jalur strategis tersebut membuat akses tidak diberikan secara cuma-cuma. Sebaliknya, keputusan berada di tangan Iran dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan strategis.
“Untuk keluar masuk Hormuz itu sangat mahal, ada aturan mainnya,” katanya.
Dalam situasi ini, Indonesia dinilai perlu mengoptimalkan diplomasi lintas sektor guna meningkatkan daya tawar dalam negosiasi. Hal tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum internasional, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan.
“Ini kita bermain di banyak papan catur—hukum internasional, ekonomi, dan juga pertahanan serta keamanan,” tegas Teuku.
Pengamat menilai pendekatan komprehensif tersebut menjadi penting agar Indonesia tetap dapat mengamankan kepentingan energi nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
